Djoko Setijowarno Kritisi Lemahnya Integrasi Transportasi Publik Perkotaan

Semarang – Akademisi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi transportasi publik di Indonesia. Sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko dikenal sebagai sosok yang vokal mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna angkutan massal. Dalam sebuah diskusi daring baru-baru ini, ia memaparkan sejumlah titik lemah sistem transportasi perkotaan yang dinilai masih jauh dari standar ideal.

Profil Djoko Setijowarno

Djoko Setijowarno merupakan dosen di Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam riset transportasi, ia aktif terlibat dalam berbagai forum nasional yang membahas transportasi berkelanjutan. Bergabung dengan MTI sejak awal 2000-an, Djoko kerap menjadi narasumber utama dalam diskusi tentang angkutan umum, tata ruang kota, dan kebijakan lingkungan. Keahliannya dalam memadukan pendekatan teknik dan sosial membuat pandangannya kerap menjadi rujukan para pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun pusat.

Masalah Integrasi Moda Transportasi

Dalam webinar yang diselenggarakan MTI Jawa Tengah (Selasa, 25/6), Djoko mengungkapkan bahwa sejumlah kota besar di Indonesia masih gagal mewujudkan integrasi antar moda transportasi. “Kita masih terjebak pada proyek-proyek fisik yang tidak saling terhubung. Stasiun kereta api dibangun tanpa fasilitas pejalan kaki yang aman menuju halte bus. Ini kelemahan mendasar,” tegasnya.

“Kita masih terjebak pada proyek-proyek fisik yang tidak saling terhubung. Stasiun kereta api dibangun tanpa fasilitas pejalan kaki yang aman menuju halte bus. Ini kelemahan mendasar.”

Menurut data yang dihimpun Djoko dari berbagai riset, tingkat konektivitas antarmoda di kota-kota seperti Semarang, Surabaya, dan Medan baru mencapai 35%, jauh di bawah standar internasional yang mensyaratkan minimal 70%. Angka ini mencerminkan rendahnya kemudahan berpindah moda yang mengakibatkan waktu tempuh perjalanan harian masyarakat memanjang dan mendorong penggunaan kendaraan pribadi.

Dampak Transportasi Online terhadap Kemacetan

Djoko juga menyoroti pertumbuhan taksi dan ojek online yang tidak terkendali. Ia mengutip studi internal MTI yang menunjukkan peningkatan volume kendaraan roda empat hingga 18% dalam tiga tahun terakhir di Jakarta akibat menjamurnya armada transportasi online. “Transportasi online awalnya solusi, tetapi sekarang menjadi bagian dari masalah. Regulasi yang setengah hati membuat jumlah kendaraan di jalan melonjak tanpa ada kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi,” paparnya.

“Transportasi online awalnya solusi, tetapi sekarang menjadi bagian dari masalah. Regulasi yang setengah hati membuat jumlah kendaraan di jalan melonjak tanpa ada kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi.”

Selain itu, ia menekankan bahwa keberadaan angkutan online telah menggerus pangsa pasar angkutan umum konvensional, menyebabkan banyak trayek angkutan kota mati suri. Hal ini mengakibatkan semakin sedikit pilihan transportasi murah bagi warga kelas bawah.

Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah

Djoko merumuskan sejumlah langkah yang perlu segera diambil oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain:

• Revitalisasi trotoar dan jalur sepeda yang terhubung langsung dengan halte dan stasiun, bukan sekadar memperindah pedestrian semata.
• Penerapan skema ganjil genap yang konsisten dan didukung teknologi pengawasan real-time di seluruh pintu masuk kawasan pusat bisnis.
• Menaikkan pajak parkir kendaraan pribadi di area perkantoran, sekaligus memberikan insentif berupa tarif khusus bagi pemegang kartu multi-trip angkutan umum.
• Mengintegrasikan pembayaran semua moda transportasi publik dalam satu sistem kartu pintar atau aplikasi digital, sehingga penumpang tidak perlu membayar berulang kali.

Ia menyayangkan pembangunan LRT Jabodebek yang menelan anggaran puluhan triliun rupiah tanpa disertai penyediaan feeder yang memadai. “Penumpang turun di stasiun, lalu harus jalan kaki satu kilometer ke tempat tujuan tanpa trotoar yang layak. Untuk apa investasi besar kalau aksesibilitas diabaikan,” kritiknya dengan nada kecewa.

Harapan ke Depan

Djoko optimistis bahwa dengan komitmen politik yang kuat, transformasi transportasi perkotaan dapat diwujudkan dalam waktu lima tahun ke depan. Ia mencontohkan Singapura dan Tokyo yang berhasil membangun sistem transportasi publik terpadu pasca kebijakan tegas pembatasan mobil pribadi. “Indonesia hanya perlu meniru model yang sudah terbukti, lalu menyesuaikan dengan karakter lokal. Bukan hal mustahil jika ada kemauan,” pungkasnya menutup webinar yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari kalangan akademisi, birokrat, dan pemerhati transportasi.

Rekaman diskusi lengkap dapat diakses melalui kanal YouTube resmi MTI Pusat. Ke depan, Djoko berencana mendorong pembentukan forum warga di setiap kelurahan untuk mengawal implementasi kebijakan transportasi ramah lingkungan.