Cabuli Santriwati, Pimpinan Ponpes di Bogor Modus Obati Lewat Bekam

Polisi menetapkan seorang pimpinan pondok pesantren berinisial N di Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati. Aksi bejat pelaku dilakukan dengan memanfaatkan modus pengobatan tradisional bekam yang membuat korban tidak curiga saat diajak berinteraksi lebih lanjut di lingkungan pesantren. Kejadian ini mengguncang warga setempat sebab pelaku merupakan sosok yang dihormati di tengah masyarakat.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Beritatercepat.com, peristiwa bermula pada November 2024. Saat itu, pelaku yang kerap disapa Buya sedang mengajari korban kitab kuning di teras rumahnya. Setelah sesi pengajian usai, korban mengeluhkan kaki kesemutan. Melihat kondisi tersebut, pelaku justru memanfaatkannya sebagai alasan untuk meminta korban agar tidak kembali ke asrama dengan dalih akan melakukan pengobatan terlebih dahulu.

Dengan modus mengobati lewat bekam, pelaku kemudian melancarkan aksi cabulnya terhadap santriwati tersebut. Korban yang berstatus sebagai santriwati dan berada di bawah asuhan pesantren akhirnya menjadi sasaran eksploitasi oleh orang yang seharusnya menjadi panutan serta pengayom. Perilaku menyimpang ini terjadi di tempat yang seharusnya menjadi pusat pendidikan akhlak dan spiritual bagi para santri.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwenang dan polisi langsung mengambil tindakan tegas dengan menetapkan pimpinan ponpes tersebut sebagai tersangka. Kini pelaku menjalani proses penyidikan dengan ancaman hukuman berat sesuai ketentuan undang-undang. Pihak kepolisian juga terus mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor mengingat posisi pelaku sebagai pemimpin pesantren yang memiliki akses kepada banyak santriwati.

"Kami pastikan tersangka akan dijerat dengan pasal yang berlapis mengingat korban merupakan santriwati di bawah pengawasan dan wewenangnya," ucap sumber kepolisian kepada Beritatercepat.com.

Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi orang tua dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antara pengasuh dan santri. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap pesantren guna mencegah tindakan kekerasan serta pelecehan oleh oknum tak bertanggung jawab di lingkungan pendidikan yang seharusnya aman dan nyaman bagi para peserta didik.