Buktikan Manfaat, DPR Minta Pemerintah Tak Hanya Fokus Pengambilalihan Aset GBK

Jakarta - Proses pengembalian aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang kini tengah digarap pemerintah mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Marinus Gea, memberikan catatan kritis atas keberhasilan penertiban yang selama ini menjadi sorotan publik, khususnya terkait eks kawasan Hotel Sultan.

Marinus Gea menekankan agar euforia keberhasilan dari sisi yuridis tidak menjadikan pemerintah lalai pada tujuan utama pengelolaan kekayaan negara. Menurut laporan yang dihimpun media kami, ia menegaskan bahwa pencapaian terpenting bukanlah terletak pada seremoni pengambilalihan, melainkan pada dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

"Jangan sampai fokus kita hanya pada proses pengambilalihan aset. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah berapa nilai aset yang berhasil diselamatkan, berapa potensi penerimaan negara sebelum dan sesudah pengambilalihan, serta bagaimana rencana pemanfaatan kawasan tersebut ke depan," ujar Marinus, dalam keterangan tertulis yang diterima tim redaksi kami, Rabu (24/6/2026).

Marinus mengingatkan agar semangat penertiban tidak berhenti pada perpindahan kontrol fisik semata. Diperlukan transparansi penuh untuk mengukur kesuksesan yang sesungguhnya. Ia meyakini bahwa publik akan menilai proses besar-besaran ini hanya sebagai ajang peralihan wewenang apabila pemerintah tidak mampu memaparkan cetak biru pemanfaatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial.

Dalam paparannya, legislator tersebut menantang pemerintah untuk membuka secara rinci tiga indikator utama keberhasilan. Pertama, kristalisasi nilai aset yang berhasil diselamatkan dari pihak ketiga. Kedua, adanya kalkulasi gap atau selisih potensi penerimaan negara sebelum aset dikuasai kembali dengan proyeksi pendapatan setelah pengambilalihan. Ketiga, sekaligus yang paling krusial, adalah adanya desain besar rencana pemanfaatan lahan strategis tersebut.

Dari Aset Hukum ke Dampak Fiskal

Lebih lanjut, Marinus menyoroti posisi strategis kawasan GBK sebagai salah satu aset paling berharga yang dimiliki negara di pusat ibu kota. Menurut sumber yang diwawancarai media kami, ekspektasi publik sangat tinggi terhadap potensi keuntungan yang mesti disetor ke kas negara dari lahan seluas itu. Ia menyebut, jika pengelolaan pasca-penertiban berjalan tanpa arah yang jelas, maka kemenangan hukum yang telah susah payah diraih hanya akan menjadi narasi kosong.

Pengamat kebijakan publik yang dimintai tanggapan oleh tim redaksi kami menilai bahwa pernyataan Marinus Gea ini sejalan dengan kebutuhan akuntabilitas publik. Mereka berpendapat bahwa masyarakat kerap tersandera pada drama konflik lahan tanpa pernah tahu hitungan pasti berapa rupiah yang sebenarnya hak negara yang bocor dan berapa yang bisa dikembalikan untuk pembangunan.

Dewan pun, melalui pernyataan Marinus, mendesak agar kementerian terkait tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia mengusulkan pembentukan tim terpadu yang tidak hanya berisi para penegak hukum, namun juga melibatkan para analis keuangan negara dan arsitek pembangunan agar aset tersebut tidak menjadi lahan tidur baru di pusat kota. "Kita ingin lihat buktinya; jangan sampai setelah diambil alih, aset itu justru mangkrak karena ketidaksiapan tata kelola. Publik ingin tahu ini ada manfaatnya langsung atau tidak," pungkasnya menutup pernyataan resmi yang dikutip oleh media kami.