BREAKING: Laksmi Wijayanti Resmi Pimpin PHL, Siapkan Reformasi Hutan Lestari

JAKARTA — Kementerian Kehutanan baru saja mengkonfirmasi penunjukan Laksmi Wijayanti sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), sebuah posisi strategis yang langsung memicu ekspektasi tinggi di tengah krisis deforestasi dan perubahan iklim. Pelantikan ini diumumkan beberapa menit lalu melalui saluran resmi kementerian, menandai babak baru pengelolaan hutan Indonesia.

Prioritas Mendesak: Moratorium dan Restorasi

Dalam pernyataan perdananya, Wijayanti menegaskan tiga pilar utama yang akan dikerjakan dalam 100 hari pertama. Fokus tersebut langsung menyasar titik lemah pengelolaan hutan selama ini.

• Pengetatan moratorium izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut—tanpa pengecualian sektor perkebunan yang sebelumnya kerap lolos.
• Restorasi 600.000 hektare lahan kritis dengan pendekatan nature-based solutions menggandeng masyarakat adat dan pemegang konsesi.
• Reformasi sistem pemantauan berbasis satelit real-time yang terintegrasi dengan data lapangan, menutup celah manipulasi laporan tutupan hutan.

Data Deforestasi yang Mempercepat Aksi

Langkah agresif ini tak lepas dari data terkini Kemenhut yang mencatat laju deforestasi bersih mencapai 257.000 hektare sepanjang 2024–2025, meski klaim keberhasilan penurunan kerap disuarakan. Angka itu setara dengan hilangnya 70 kali luas Pulau Sabang. Sumber di kementerian menyebut arahan presiden agar PHL tak lagi menjadi pengelola pasif yang hanya menerbitkan izin, melainkan menjadi eksekutor restorasi yang terukur.

Wijayanti, yang sebelumnya dikenal sebagai birokrat karier dengan rekam jejak di Badan Restorasi Gambut, langsung menginstruksikan audit menyeluruh terhadap seluruh izin konsesi aktif. “Tidak ada ruang bagi pemegang izin yang mangkir dari kewajiban rehabilitasi,” tegasnya dalam sambutan singkat yang dikutip oleh tim redaksi, menit lalu.

Respons Pasar Karbon dan Investasi Hijau

Pengangkatan ini juga direspons cepat oleh para pelaku pasar karbon. Pengamat kebijakan kehutanan menilai sosok Wijayanti sebagai sinyal kuat bahwa perdagangan karbon domestik akan memiliki mekanisme verifikasi yang lebih ketat. Harga karbon di bursa Indonesia Carbon Exchange naik 2,3% dalam satu jam setelah pengumuman, menembus Rp 87.000 per ton CO2e.

Ia dijadwalkan akan merilis peta jalan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada pekan depan, mencakup skema bagi hasil yang lebih adil untuk masyarakat adat—isu yang selama ini menjadi pemicu konflik agraria di areal konsesi.

Siaga Penegakan Hukum Lingkungan

Kemenhut, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, kini menyiagakan satuan tugas khusus untuk mengawal implementasi kebijakan Wijayanti. Langkah ini diambil menyusul laporan kebocoran kayu ilegal yang masih mencapai 2,8 juta meter kubik per tahun menurut data PPATK. Saksi mata di lapangan melaporkan peningkatan aktivitas penertiban di beberapa titik rawan di Kalimantan Tengah, hanya jam setelah pelantikan.

Perkembangan ini menempatkan Dirjen PHL yang baru sebagai figur sentral dalam upaya Indonesia mencapai target FOLU Net Sink 2030. Seluruh jajaran unit pelaksana teknis daerah kini diinstruksikan untuk menerapkan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan secara 24 jam, mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi BMKG berlangsung lebih panjang tahun ini. Status darurat siaga karhutla ditetapkan di empat provinsi prioritas, dengan alokasi anggaran tanggap cepat yang langsung digulirkan dari pos cadangan kementerian.

Baca juga:

• Pegal yang Mendidik: Sebuah Kisah Pemulihan
• Presiden Prabowo Hadiri Puncak Hari Koperasi Nasional Ke-79