DPRD Desak Hukuman Berat Oknum Satpol PP Pungli Cilincing

JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono melontarkan kecaman keras atas dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Satpol PP di kawasan Rumbel, Cilincing, Jakarta Utara. Ia mendesak penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu.

Dugaan Pungli di Cilincing

Peristiwa yang mencoreng institusi penegak perda itu ramai diperbincangkan. Diduga, oknum Satpol PP meminta sejumlah uang dari warga atau pedagang di area Rumbel. Praktik ini dinilai mencederai kepercayaan publik dan bertentangan dengan tugas pokok Satpol PP sebagai pengayom masyarakat.

Mujiyono, yang menjabat Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, menegaskan bahwa perilaku koruptif sekecil apa pun tidak boleh ditoleransi. “Pungli adalah kejahatan yang merusak sendi-sendi pelayanan publik. Jika terbukti, oknum tersebut harus dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

DPRD Minta Sanksi Berat

Politisi asal Jakarta itu meminta jajaran Satpol PP DKI segera bertindak. Ia mendorong investigasi internal untuk mengusut tuntas dugaan pungli. “Harus ada shock therapy. Jangan hanya sanksi ringan,” ucapnya. Mujiyono juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola pembinaan dan pengawasan di tubuh Satpol PP.

Menurutnya, praktik ilegal semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menghambat iklim usaha di Jakarta. “Rumbel adalah tempat publik. Satpol PP seharusnya menjaga ketertiban, bukan malah memeras,” tambahnya.

Pengawasan Internal Diperketat

Mujiyono mendorong adanya sistem pengawasan melekat yang lebih ketat. Ia meminta atasan langsung dan Inspektorat turun tangan. “Jangan tunggu viral dulu baru bertindak. Awasi setiap hari, cegah sebelum terjadi,” katanya.

Dugaan pungli ini mencuat di tengah upaya Pemprov DKI meningkatkan pendapatan asli daerah melalui jalur resmi. Praktik liar justru memicu distrust dan memperburuk iklim investasi. “Kami tidak akan tinggal diam. Anggaran besar untuk gaji dan tunjangan aparat, jangan dikhianati dengan perbuatan tercela,” ujar Mujiyono.

Mujiyono juga mengingatkan pentingnya peran teknologi dalam memperkuat pengawasan. Ia mengusulkan pemasangan CCTV di area rawan dan hotline pengaduan 24 jam. “Dengan transparansi, kita bisa memutus rantai korupsi di level lapangan,” tambahnya.

Baca juga:

• Aira EV Siap Ramaikan Pasar: Wuling Beberkan Spesifikasi di Cikarang
• Ekosistem Digital Indonesia Kian Matang dengan Keuangan Hijau dan Kreator