BGN Setop Penggunaan Minyakita, Gas Melon, Beras SPHP di MBG

BARU SAJA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengeluarkan larangan tegas: seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang memasak Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan Minyakita, gas melon 3 kg, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Instruksi ini menyusul temuan penyalahgunaan barang subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin.

Barang Subsidi Hanya untuk Rakyat, Bukan Program Pemerintah

Dalam arahannya, Sudaryono menekankan bahwa Minyakita, LPG 3 kg, dan beras SPHP adalah instrumen perlindungan sosial berbasis harga. Pemanfaatannya oleh dapur MBG—yang didanai APBN dengan alokasi khusus—dinilai tidak tepat sasaran. "Bantuan rakyat tidak boleh dioplos dengan program gizi. SPPG wajib menggunakan bahan baku komersial di luar kuota subsidi," tegasnya. Kebijakan ini langsung berlaku di lebih dari 5.000 dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi.

Alasan di Balik Pelarangan

Tiga titik rawan yang mendorong keputusan ini: pertama, potensi kelangkaan Minyakita dan gas melon di pasar tradisional apabila rantai pasok MBG ikut menyerap stok subsidi. Kedua, disparitas harga antara jalur subsidi dan komersial membuka celah mark-up anggaran dapur. Ketiga, praktik tersebut mengaburkan tujuan awal MBG sebagai stabilisator harga pangan lokal sekaligus pengungkit kecukupan gizi anak. Sebelum larangan terbit, sejumlah SPPG kedapatan mengandalkan minyak goreng subsidi hingga 70% dari total kebutuhan lemak dapur.

Dampak Langsung pada Operasional SPPG

Dapur SPPG kini harus segera beralih ke minyak goreng premium, LPG non-subsidi, dan beras medium komersial. Perubahan ini diperkirakan menambah beban operasional sekitar 15–20 persen per porsi. BGN menjanjikan penyesuaian satuan biaya tanpa menunda distribusi MBG ke sekolah dan posyandu. Di sisi lain, asosiasi pemasok pangan lokal menyambut baik karena permintaan komoditas non-subsidi akan mengerek harga di tingkat petani.

Pembersihan Internal BGN Dipercepat

Langkah ini beriringan dengan aksi tegas Sudaryono memecat 261 pegawai BGN yang terindikasi menyalahgunakan wewenang. "Kami tidak menoleransi permainan di balik perut anak-anak Indonesia," ujarnya. Pemecatan massal tersebut menjadi sinyal bahwa reformasi tata kelola MBG tidak hanya menyasar dapur, tetapi juga birokrasi pusat hingga daerah. Hingga berita ini diturunkan, tim audit internal masih menyisir kontrak pengadaan di 12 provinsi dengan angka temuan kerugian negara sementara mencapai puluhan miliar rupiah.

MBG Tetap Jalan, Menu Lebih Transparan

Sudaryono memastikan program MBG tidak terganggu. Sebagai gantinya, BGN menerapkan standar baru: setiap kemasan bahan baku wajib mencantumkan label non-subsidi dan kode batch yang terintegrasi dengan sistem digital BGN. Dengan cara ini, pengawasan publik dapat dilakukan secara waktu-nyata. Program yang telah menjangkau 18,6 juta anak ini pada akhirnya ingin membuktikan bahwa gizi berkualitas tidak perlu menabrak hak rakyat kecil atas energi dan pangan murah.