BGN Pecat 261 Pegawai Bermasalah Hasil Audit Internal

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja mengumumkan pemecatan massal terhadap 261 pegawai yang terbukti melanggar disiplin dan integritas. Keputusan drastis ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat, Senin (27/07/2026).

Langkah Tegas Tanpa Kompromi

Sudaryono menegaskan bahwa seluruh proses pemecatan merupakan hasil audit internal menyeluruh. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang mencoreng lembaga baru ini. Ia didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari saat menyampaikan pernyataan resmi kepada awak media.

"Kami tidak akan bernegosiasi dengan integritas," tegas Sudaryono di hadapan puluhan jurnalis yang memadati ruang konferensi pers. Pemecatan ini menandai gelombang pembersihan terbesar sejak BGN terbentuk.

Kronologi dan Temuan Audit

Investigasi internal berlangsung selama tiga bulan terakhir. Tim auditor menemukan berbagai pelanggaran serius yang melibatkan ratusan pegawai dari berbagai level jabatan. Modus pelanggaran terkonfirmasi meliputi:

• Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan bahan pangan program nasional
• Manipulasi data distribusi bantuan gizi ke daerah sasaran
• Pungutan liar terhadap vendor dan mitra penyedia layanan
• Ketidakhadiran sistematis tanpa keterangan yang sah selama periode kritis
• Pemalsuan dokumen pencairan anggaran operasional lapangan

Dari 261 pegawai yang diberhentikan, sebanyak 47 orang di antaranya merupakan pejabat struktural level menengah. Sisanya adalah staf pelaksana dan tenaga kontrak yang terbukti melakukan pelanggaran berulang.

Dampak pada Program Nasional

BGN memastikan pemecatan massal ini tidak akan mengganggu program makanan bergizi gratis yang menjadi andalan pemerintah. Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema penggantian personel secara bertahap.

"Kami sudah memetakan posisi-posisi kritis. Distribusi bantuan ke sekolah dan posyandu tetap berjalan normal," ujarnya menenangkan kekhawatiran publik. BGN mengklaim telah mengantongi daftar pengganti dari hasil rekrutmen terbuka yang dilakukan dua bulan sebelumnya.

Respons dan Langkah Hukum

Kasus-kasus yang mengandung unsur pidana telah dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Sudaryono mengonfirmasi bahwa sedikitnya 38 berkas sudah berada di tangan kejaksaan dan kepolisian.

Langkah ini mendapat dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan. Namun sejumlah pihak mendesak agar proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi internal BGN. Pemecatan ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi reformasi birokrasi di tubuh lembaga yang mengelola anggaran triliunan rupiah tersebut.

Konferensi pers berlangsung selama hampir dua jam dengan puluhan pertanyaan dari wartawan. Sudaryono menutup sesi dengan pernyataan bahwa BGN akan terus melakukan pembersihan internal secara berkala demi menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional yang diembannya.