BGN Pecat 261 Pegawai Bermasalah, Bersih-Bersih Internal Dimulai

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan 261 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di kantor pusat BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Gelombang Pemecatan Terbesar

Pemecatan massal ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah lembaga yang baru berusia empat tahun tersebut. Sudaryono menegaskan bahwa seluruh pegawai yang diberhentikan telah melalui proses pemeriksaan internal selama tiga bulan terakhir. "Tidak ada toleransi. Kami bersih-bersih total," ujarnya dengan nada tegas.

Dari 261 nama yang dirilis, mayoritas terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen program bantuan gizi, hingga praktik korupsi kecil yang merugikan negara. Data menunjukkan 183 orang terlibat penyalahgunaan anggaran, 45 orang memalsukan laporan distribusi, dan sisanya melanggar kode etik berat lainnya.

Dua Wakil Kepala BGN Hadir

Pengumuman ini dilakukan dengan didampingi langsung oleh dua wakil kepala lembaga: Agustina Arumsari dan Trenggono. Kehadiran keduanya menegaskan soliditas internal dalam menghadapi krisis kepercayaan publik yang sempat mencuat akibat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pekan lalu. "Ini bukan sekadar hukuman administratif, tetapi sinyal bahwa reformasi birokrasi di BGN berjalan serius," tegas Agustina.

Kronologi dan Dampak

Investigasi mencuat setelah BPK menemukan kejanggalan dalam laporan penyaluran bantuan gizi di 17 provinsi. Tim audit internal BGN lalu membentuk satuan tugas yang bekerja sejak April 2026. Setiap pegawai yang dicurigai telah diperiksa dan diberi kesempatan membela diri. Namun, bukti yang dikumpulkan sudah sangat kuat sehingga pemecatan tidak dapat dihindari.

Langkah ini sempat memicu kekhawatiran akan terganggunya operasional program gizi nasional. Namun Trenggono menjamin bahwa posisi yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme mutasi dan rekrutmen darurat yang transparan. "Kami sudah siapkan rencana penggantian. Layanan ke masyarakat tidak boleh berhenti," katanya.

Di sisi lain, publik dan pengamat pemerintahan menyambut positif langkah ini. Transparansi Indonesia mencatat bahwa pemecatan 261 orang ini menjadi rekor tertinggi dalam aksi pemberantasan korupsi internal di lembaga non-kementerian. "Ini harus jadi contoh bagi lembaga lain," ujar Koordinator Transparansi Indonesia dalam keterangan terpisah.

BGN sendiri berencana melaporkan sejumlah pegawai yang merugikan negara ke jalur pidana. Sudaryono mengisyaratkan bahwa lebih dari 50 orang akan menghadapi tuntutan hukum setelah proses administrasi selesai. "Kami tidak akan berhenti. Masih ada tahapan hukum untuk mengejar kerugian negara," pungkasnya.