Back To Back OTT di Langkat, KPK Singgung Regenerasi Pelaku Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam pengembangan kasus terbaru, penyidik KPK berhasil menjaring Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) beserta sejumlah pihak terkait. Penindakan ini langsung mengundang perhatian publik lantaran bukanlah pertama kalinya KPK menggerebek pejabat kepala daerah di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2022, KPK juga telah melakukan OTT terhadap Bupati Langkat periode sebelumnya, yakni Terbit Rencana Perangin Angin. Kini, ironi historis tersebut kembali terulang dengan tertangkapnya SAF yang notabene merupakan pengganti dari Terbit Rencana Perangin Angin.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kejadian ini. Menurutnya, penangkapan kali ini mengindikasikan adanya praktik regenerasi dalam tindak pidana korupsi di daerah tersebut. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa SAF pada masa OTT 2022 lalu menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat. Setelah sang bupati terdahulu tersandung kasus korupsi, SAF kemudian naik jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati. Ia pun berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan ditetapkan sebagai Bupati Langkat untuk periode 2025 hingga 2030. Namun, karier politiknya tersebut terhenti akibat kembali terjaring operasi penindakan KPK.

"Ironinya, SAF merupakan Wakil Bupati pada saat itu, kemudian menjadi Plt. Bupati, dan terpilih menjadi Bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini, seolah menjadi praktik korupsi yang back to back," kata Budi dalam konferensi pers di KPK, Jumat (4/7/2026).

Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK akan terus bekerja secara profesional dan independen dalam memberantas korupsi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Langkat. Ia menyebut fenomena ini sebagai alarm serius bagi semua pihak, baik pemerintah daerah, partai politik, maupun masyarakat, untuk lebih selektif dan ketat dalam proses regenerasi kepemimpinan. Menurutnya, jika pola serupa terus berulang, maka akan semakin sulit menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Dari informasi yang dihimpun Beritatercepat.com, OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam memutus mata rantai praktik suap dan gratifikasi yang telah mengakar. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk mengidentifikasi jaringan dan modus operandi yang digunakan. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya hukum yang tengah dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.