Aria Bima Kritik Parpol Sulit Penuhi 30% Caleg Perempuan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima melontarkan kritik keras terhadap partai politik. Parpol disebut gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif mendatang.

Kritik tersebut muncul dalam diskusi bertema pemilu yang digelar belum lama ini. Aria Bima menyoroti lemahnya komitmen parpol dalam menyiapkan bakal calon legislator perempuan berkualitas.

Fakta Singkat

• Komisi II DPR menyoroti kegagalan parpol
• Kuota 30% perempuan belum terpenuhi
• Pencalonan legislatif menjadi sorotan utama
• Aria Bima memimpin kritik dari parlemen
• Pemilu mendatang semakin dekat

Menurut Aria Bima, aturan mengenai keterwakilan perempuan sudah jelas dalam regulasi pemilu. Namun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan publik. Banyak parpol terkesan mengabaikan kewajiban tersebut.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan kuota 30% bukan sekadar formalitas belaka. Keterwakilan perempuan di parlemen menentukan kualitas kebijakan publik. Aspirasi perempuan harus terakomodasi dalam proses legislasi nasional.

Dampak Sistemik

Kegagalan memenuhi kuota berpotensi melemahkan demokrasi Indonesia. Parlemen tanpa suara perempuan dianggap tidak representatif. Kebijakan yang dihasilkan cenderung bias gender.

Aria Bima mendesak KPU dan Bawaslu memperketat pengawasan pencalonan. Sanksi tegas harus dijatuhkan kepada parpol yang melanggar aturan. Mekanisme seleksi calon legislatif perlu diawasi secara ketat.

Komisi II DPR juga akan memanggil seluruh ketua umum partai politik. Pertemuan bertujuan mengevaluasi kesiapan menjelang pendaftaran calon legislatif. Batas waktu penyerahan bakal caleg semakin dekat.

Rekomendasi DPR

• Perketat verifikasi berkas calon legislatif
• Beri sanksi tegas untuk parpol melanggar
• Libatkan perempuan dalam struktur partai
• Pastikan kuota terpenuhi sebelum pendaftaran
• Bangun pipeline caleg perempuan berkualitas

Isu kuota perempuan bukan hal baru dalam kontestasi elektoral Indonesia. Setiap pemilu selalu muncul perdebatan serupa di ruang publik. Namun komitmen parpol dinilai belum berubah signifikan dari waktu ke waktu.

Aria Bima mengingatkan parlemen harus mencerminkan komposisi masyarakat. Indonesia memiliki populasi perempuan lebih dari 50%. Angka ini harus terwakili secara proporsional di kursi legislatif.

Pengamat politik menyebut kegagalan ini sebagai cerminan budaya patriarki. Banyak parpol masih menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Bukan ujung tombak perjuangan politik di parlemen.

Diskusi publik ini diharapkan menjadi wake up call bagi parpol. Parpol harus serius menyiapkan caleg perempuan berkualitas. Bukan sekadar memenuhi angka tanpa memperhatikan kompetensi.

Jika kuota tidak terpenuhi, konsekuensi hukum menanti parpol. Regulasi pemilu mengatur sanksi administratif hingga diskualifikasi. Parpol diminta tidak meremehkan aturan yang sudah berlaku.