Anggota DPR Soroti Potensi SPPG Fiktif Meluas, Desak BGN Lakukan Pembenahan

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, menyoroti kemungkinan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di wilayah lain setelah terungkapnya 100 titik serupa di Cilacap. Ia menilai pengungkapan oleh Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, harus menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Irma menanggapi laporan media kami terkait temuan di Cilacap yang mencoreng wajah program prioritas nasional. Menurutnya, celah pengawasan dalam penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) ini perlu segera ditutup agar tidak terulang di daerah lain.

Momentum Pembenahan BGN

Irma menegaskan, temuan di Cilacap bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia menduga praktik serupa berpotensi terjadi di berbagai daerah, mengingat cakupan program yang sangat luas dan melibatkan banyak titik layanan.

"SPPG fiktif mungkin saja ada di daerah-daerah lain. Semoga ke depan kinerja BGN makin baik," ujar Irma saat dihubungi Beritatercepat.com, Kamis (25/6/2026).

Legislator asal Sumatera itu meminta BGN tidak hanya fokus pada kecepatan realisasi program, tetapi juga memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan di lapangan. Ia menyoroti pentingnya transparansi data penerima manfaat serta keterlibatan aparat desa atau pemerintah daerah setempat dalam proses pemantauan.

Diketahui, Plt Bupati Cilacap sebelumnya mengungkapkan bahwa dari total titik SPPG yang dilaporkan beroperasi, sebanyak 100 di antaranya tidak memiliki aktivitas riil alias fiktif. Temuan ini sontak memicu kekhawatiran akan potensi kebocoran anggaran negara yang disalurkan melalui program MBG.

Menanggapi hal tersebut, BGN menyatakan akan menindaklanjuti temuan itu dan berkomitmen memperbaiki mekanisme pengawasan di seluruh Indonesia. Namun, sorotan dari Komisi IX DPR ini semakin menambah tekanan agar badan yang baru dibentuk itu membuktikan diri mampu mengelola program gizi nasional secara akuntabel.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan juga sempat mengusulkan agar penderita tuberkulosis (TBC) turut menjadi penerima program MBG. Usulan ini menuai pertanyaan dari sejumlah anggota DPR terkait ketersediaan anggaran dan kesiapan sistem pengawasan yang tengah disorot.