Andre Rosiade Suntik Semangat KDKMP Demi Rakyat

JAKARTA — Gelombang dukungan politik memanas untuk keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Seorang figur kunci di parlemen baru saja menegaskan sikapnya: program ini harus berjalan dan menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.

Komitmen Tanpa Syarat

Tanpa tedeng aling-aling, dukungan itu disampaikan dalam sebuah forum diskusi terbatas yang digelar Rabu sore. Tokoh yang dikenal vokal di Komisi VI DPR ini menyebut KDKMP sebagai instrumen vital pemerataan ekonomi. “Kami di parlemen memastikan koperasi ini tidak sekadar wacana. Harus ada dampak nyata, dari desa hingga ke kota,” ujarnya dengan nada penuh keyakinan.

Pernyataan itu langsung disambut riuh peserta yang didominasi penggerak koperasi dari berbagai daerah. Mereka melihat angin segar setelah sempat muncul isu mandeknya pendanaan tahun jamak.

Fokus ke Petani dan Nelayan

Andre secara spesifik menyoroti dua sektor paling rentan: pertanian dan perikanan skala kecil. Menurutnya, KDKMP harus menjadi penopang utama rantai pasok pangan dari hulu. “Petani dan nelayan adalah tulang punggung. Kalau mereka kuat, Indonesia kuat,” tegasnya di hadapan awak media.

Data sementara menunjukkan, setidaknya 3.200 desa di wilayah Indonesia timur masih kesulitan akses permodalan formal. KDKMP dirancang untuk mengisi celah itu dengan skema simpan pinjam berbasis komunitas, tanpa agunan berbelit. Andre mendorong agar penyaluran tahap awal diprioritaskan ke desa-desa dengan indeks kemiskinan tinggi.

Empat Pilar Manfaat

Dalam pemaparannya, ia merinci empat sasaran utama yang wajib dicapai KDKMP dalam dua tahun ke depan:

• Kemandirian pangan: Koperasi menyediakan sarana produksi murah untuk petani, dari pupuk hingga alat tanam modern.
• Akses pasar: Hasil panen dan tangkapan nelayan diserap langsung melalui jaringan distribusi koperasi, memangkas rantai tengkulak.
• Literasi keuangan: Setiap anggota wajib mendapat pelatihan pengelolaan usaha dan pencatatan digital sederhana.
• Dana bergulir rendah bunga: Bunga pinjaman ditetapkan maksimal 6 persen per tahun, jauh di bawah rentenir desa yang kerap mencapai 50 persen.

Keempat pilar ini, kata Andre, tidak bisa ditawar. Ia meminta kementerian terkait menyusun peta jalan yang terukur dan transparan.

Panggilan untuk Pemda

Tak hanya pemerintah pusat, Andre turut menekan pemerintah daerah untuk aktif membentuk unit KDKMP di wilayah masing-masing. “Jangan menunggu instruksi dari Jakarta. Daerah harus proaktif, kami di DPR siap kawal anggarannya,” cetusnya.

Ia menyebut sejumlah pemda telah menyatakan kesiapan, termasuk Kabupaten Banyuwangi dan Minahasa Selatan yang sudah mengalokasikan lahan untuk gudang bersama koperasi. Tahap awal, dua kabupaten itu akan menjadi proyek percontohan dengan pendampingan dari tim ahli universitas setempat.

Angin Segar bagi Ekonomi Desa

Akademisi dari Universitas Gadjah Mada yang hadir dalam forum tersebut menilai dukungan politis ini krusial. Tanpa kepastian regulasi dan anggaran, koperasi desa seperti KDKMP kerap mati suri. “Dengan komitmen parlemen yang kuat, ada harapan program ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

KDKMP sendiri merupakan turunan dari Peraturan Presiden yang diteken awal tahun ini. Targetnya, pada akhir 2027 terbentuk 7.400 koperasi desa dengan total anggota mencapai 2,5 juta kepala keluarga. Andre menyebut angka itu ambisius, namun realistis jika ada kolaborasi semua pihak.

“Ini bukan sekadar proyek pemerintah. Ini gerakan rakyat untuk bangkit dari jerat kemiskinan struktural,” pungkasnya. Senyap sejenak, lalu ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan panjang. Sore itu, harapan itu terasa begitu dekat.

Baca juga:

• Warisan Maradona Membara di Duel Argentina vs Inggris Kini
• Pupuk Indonesia Raup Laba Rp8,5 Triliun Semester I 2026