Airlangga Segera Laporkan Permintaan Solar Khusus Nelayan Besar ke Prabowo

BREAKING — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan segera melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Laporan krusial ini menyangkut permintaan mendesak harga solar industri khusus bagi kapal nelayan besar berukuran 30 hingga 200 GT.

Keputusan final berada di tangan Presiden. Airlangga menegaskan hal ini usai menggelar rapat koordinasi terbatas pada Senin (13/7). Rapat turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, serta Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta jajaran direksi.

"Nanti saya lapor Pak Presiden dulu harga khusus," tegas Airlangga kepada awak media. Ia merinci, saat ini hanya nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT yang menikmati solar bersubsidi seharga Rp 6.800 per liter. Sementara itu, nelayan dengan armada lebih besar harus menanggung harga solar industri yang melambung akibat lonjakan harga minyak mentah global.

Beban Operasional Mencekik

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, buka suara soal keluhan para nelayan besar. Ia mengungkapkan bahwa komponen solar mendominasi hingga 70 persen dari total biaya operasional kapal. Angka ini menjadi beban berat yang mencekik pelaku usaha perikanan tangkap.

"Dengan harga BBM industri yang berlaku umum sekarang, beban mereka makin berat. Tujuh puluh persen operasional kapal ini di BBM," papar Latif. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan sektor perikanan nasional jika tidak segera ditangani.

Skema Masih Digodok

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengonfirmasi bahwa permintaan harga khusus telah disuarakan nelayan besar. Meski begitu, skema pastinya belum ditetapkan. "Belum diputus, sedang dirumuskan. Ada beberapa alternatif tapi belum putuskan," ujar Trenggono.

Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah memenuhi keinginan para nelayan besar agar bisa memperoleh harga yang lebih terjangkau. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya saing dan produktivitas sektor kelautan Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah kini tengah melakukan kalkulasi. Perhitungan difokuskan pada ketersediaan pasokan solar industri untuk kebutuhan sektor perikanan skala besar. Data ini akan menjadi dasar perumusan kebijakan harga khusus yang akan diajukan ke Presiden.

UPDATE: Keputusan final dari Presiden Prabowo dinantikan para pemangku kepentingan. Nasib ribuan kapal nelayan besar kini bergantung pada hasil laporan Airlangga. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi jadwal pertemuan antara Menko Perekonomian dan Kepala Negara.

Baca juga:

• Peran Vital Ayah di Hari Pertama Sekolah Anak
• Kementerian Gagas GAMAS untuk Atasi Krisis Figur Ayah