Ultimatum DPR ke Kejagung: Buka Terang Kasus Febrie Sekarang Juga!

BREAKING — Komisi III DPR RI melontarkan peringatan keras kepada Kejaksaan Agung. Transparansi penanganan perkara dugaan korupsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah kini menjadi tuntutan mutlak.

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa publik sudah terlalu lama menanti kejelasan. Ia meminta Kejagung tidak bermain di balik tabir. "Proses ini harus dibuka seterang-terangnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8).

Desakan ini bukan tanpa alasan. Febrie Adriansyah pernah memegang posisi strategis sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Kini ia diduga terlibat pusaran korupsi yang sedang diusut tim penyidik. Nama besarnya membuat kasus ini menyita perhatian nasional.

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan

Hinca menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan ujian integritas Kejagung di bawah kepemimpinan saat ini. "Jangan sampai ada kesan lembaga adidaya ini melindungi orang dalam," tegasnya.

Ia juga menyinggung hak masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan status hukum Febrie. Apakah sudah dicegah keluar negeri? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Semua pertanyaan ini, katanya, harus dijawab dengan data, bukan isu.

Berikut poin-poin utama yang menjadi sorotan DPR:

• Status Hukum: Desakan agar Kejagung segera mengumumkan apakah Febrie sudah berstatus tersangka atau masih saksi.
• Pencegahan ke Luar Negeri: Permintaan klarifikasi apakah sudah diajukan permintaan cegah ke Imigrasi.
• Akses Informasi: Proses penyidikan harus dapat dipantau publik, bukan berjalan dalam senyap.
• Akuntabilitas: Kinerja Kejagung dalam menangani kasus internal ini akan menjadi tolok ukur keseriusan pemberantasan korupsi.

Sumber di dalam instansi, yang enggan disebutkan identitasnya, mengonfirmasi bahwa tim penyidik terus bekerja. Namun ia tidak merinci sudah sejauh mana pengumpulan bukti berjalan. "Kami masih dalami semua temuan," ucapnya singkat.

Ingatan Publik dan Jejak Kinerja Febrie

Febrie Adriansyah bukan nama sembarangan. Selama menjabat Jampidsus, ia kerap menjadi sorotan karena menangani sejumlah perkara besar. Namun kini posisinya berbalik. Publik menanti apakah institusi yang pernah dipimpinnya akan berlaku adil atau justru melindungi.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi Kejaksaan Agung. Apalagi, DPR sudah menyatakan akan mengawal ketat prosesnya. Hinca memastikan Komisi III tidak akan tinggal diam jika ada upaya penghambatan atau penutupan informasi.

"Kami akan terus memantau. Transparansi adalah harga mati," pungkas Hinca.

Belum ada respons resmi dari Kejaksaan Agung terkait desakan ini. Juru bicara instansi tersebut belum menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media hingga berita ini diturunkan. Publik menunggu—dan waktu terus berdetik.

Baca juga:

• Sanksi hingga Pidana Menanti Daerah yang Lalai Cegah Kebakaran TPA
• Polsek Nongsa Tangkap Ayah dan Anak Tiri Pelaku Pencurian Motor di Batam