30 Tahun Kudatuli, Desakan Penyelidikan Projustisia Menguat

Setelah tiga dekade berlalu, momentum untuk mengungkap kasus pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa 27 Juli 1996—yang dikenal luas sebagai Kudatuli—kembali mencuat. Amnesty International secara eksplisit mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar segera membuka penyelidikan projustisia guna memastikan akuntabilitas hukum. Desakan ini disampaikan menjelang peringatan 30 tahun tragedi tersebut yang jatuh pada hari ini.

Lembaga pemantau HAM global itu menilai bahwa Komnas HAM memiliki dasar hukum kuat untuk menginisiasi proses projustisia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasalnya, hingga saat ini, sejumlah pelaku dan aktor intelektual di balik kekerasan politik Orde Baru belum pernah diadili, menciptakan impunitas yang terus dikeluhkan korban.

Kronologi Kelam Juli 1996

Kudatuli merujuk pada peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. Ketika itu, massa yang mendukung Megawati Soekarnoputri bertahan di dalam kantor, sementara kelompok yang disebut-sebut sebagai pendukung pemerintah mendobrak dan bentrokan tak terhindarkan. Peristiwa ini memicu kerusuhan besar yang kemudian diikuti penangkapan dan penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi. Komnas HAM sendiri dalam penyelidikan awalnya menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat, termasuk penghilangan orang secara paksa.

Dorongan Projustisia

Penyelidikan projustisia merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan Komnas HAM mengumpulkan bukti dan menyusun berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. Dengan kewenangan tersebut, Komnas HAM dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum kasus-kasus HAM masa lalu yang belum tuntas. Amnesty International menekankan bahwa langkah ini penting untuk memutus siklus impunitas dan memberikan kepastian bagi korban.

Sikap Komnas HAM

Sebelumnya, Komnas HAM telah membentuk tim pemantauan dan penyelidikan khusus untuk kasus Kudatuli. Namun, hasil rekomendasi yang disampaikan kepada Jaksa Agung dan Presiden tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum. Beberapa komisioner periode lalu menyatakan bahwa berkas penyelidikan sudah lengkap, tetapi terkendala kemauan politik. Hingga kini, Komnas HAM belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai desakan terbaru dari Amnesty.

Reaksi Publik dan Langkah ke Depan

Keluarga korban dan aktivis HAM menyambut baik tekanan dari Amnesty International. Mereka berharap momentum 30 tahun ini dapat memecah kebuntuan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS dan Imparsial, juga ikut menyerukan aksi serupa. Ini bukan lagi soal siapa yang salah, tetapi tentang keberanian negara mengakui dan menyelesaikan masa lalunya, ujar seorang aktivis. Peringatan Kudatuli kali ini diperkirakan akan menjadi titik balik, terutama jika Komnas HAM benar-benar mengambil langkah projustisia.

Tiga puluh tahun berlalu, kenangan pahit itu masih membekas bagi keluarga korban yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan nasib anggota keluarga mereka yang hilang. Penantian panjang ini semakin mendesak mengingat usia saksi dan korban yang semakin menua. Publik berharap momentum desakan Amnesty International ini menjadi api yang membangkitkan kembali nyali Komnas HAM untuk membuka penyelidikan projustisia, sehingga luka lama bangsa dapat mulai diobati melalui jalur hukum yang tegas dan transparan.