admin
BARU SAJA — Politikus senior PDIP Andi Widjajanto melontarkan sikap tegas. Ia menyampaikan ini di hadapan ratusan massa. Ia menuntut TNI menolak segala bentuk keterlibatan politik. Seruan ini dilayangkan tepat pada peringatan 30 tahun tragedi Kudatuli. Andi menegaskan, profesionalitas militer adalah harga mati. Ia memperingatkan agar sejarah kelam tidak terulang.
Refleksi Kelam Kudatuli
Peristiwa 27 Juli 1996 menjadi luka demokrasi Indonesia. Ketika itu, kantor DPP PDI diserbu massa. Banyak pihak menduga militer sebagai dalang. Andi menyebut insiden itu sebagai bukti nyata bahaya dwifungsi TNI.
- Kudatuli: Kerusuhan 27 Juli 1996
- Lokasi: Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat
- Pemicu: Konflik internal PDI pro-Megawati vs kubu Soerjadi
"Reformasi sudah mencabut dwifungsi. Tapi mentalitas itu belum sepenuhnya mati," ucapnya. Andi menyoroti revisi UU TNI yang membuka celah perwira aktif di jabatan sipil. Ia menilai ini kemunduran demokrasi.
Seruan Konkret
Andi mendesak agar TNI segera mengaudit internal. Ia ingin memastikan tidak ada prajurit bermain politik. "Tentara harus steril dari politik praktis. Itu amanat reformasi," tegasnya.
Andi menyebut audit ini harus transparan. Hasilnya dipublikasikan ke masyarakat. "Militer tidak boleh tertutup. Akuntabilitas adalah kunci kepercayaan publik," tandasnya.
Data Komnas HAM mencatat:
- 5 orang tewas
- 149 orang luka-luka
- 23 orang hilang
- Pelanggaran HAM berat disimpulkan
Konteks Kekinian
Pidato Andi bertepatan dengan pembahasan RUU TNI di DPR. Beberapa fraksi mengusulkan perluasan peran militer. "Jangan coba-coba sentuh rambu demokrasi," peringatnya. Andi menyebut UU TNI saat ini sudah cukup. Revisi hanya akan membuka kotak pandora.
Wacana revisi ini memicu kontroversi. Sejumlah LSM menggelar aksi tolak militer aktif di jabatan sipil. Andi menyebut ini sebagai 'alarm bahaya'.
Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Budi Santoso, mengapresiasi sikap Andi. "Ini suara minoritas yang dibutuhkan. TNI harus tetap profesional," ujarnya. Budi menambahkan, profesionalisme adalah benteng terhadap godaan politik.
Fakta Tambahan
- Pemicu langsung: penolakan Kongres PDI Medan oleh Megawati
- Pemerintah mendukung kubu Soerjadi
- Kantor DPP PDI dikepung pada pagi hari
- Bentrokan berlangsung beberapa jam
- Korban jiwa didominasi pendukung Megawati
- Tidak ada satupun pelaku diadili
Andi menilai, impunitas itu mencederai rasa keadilan. "Kita harus akui dan tebus kesalahan masa lalu. Profesionalitas adalah tebusannya," kata dia.
"Profesionalitas bukan hanya tidak berpolitik. Tapi juga menjalankan tugas pertahanan secara optimal. Jangan sampai tentara sibuk di luar fungsi utamanya," ujar Andi. Ia memberi contoh penanganan konflik Papua dan terorisme. Di situ, TNI harus profesional tanpa nuansa politik.
KONFIRMASI: Komnas HAM mendukung penuh pernyataan Andi. Mereka siap memfasilitasi diskusi TNI-demokrasi. "Kami sudah lama mendorong penyelesaian kasus Kudatuli," ujar juru bicara Komnas HAM.
RENCANA TINDAK LANJUT: Andi berjanji mengawal isu ini. Ia akan membentuk forum diskusi sipil-militer. Tujuannya memastikan profesionalitas TNI berjalan selamanya. Publik menanti realisasi janji ini. Sebab, ingatan kelam Kudatuli masih membekas. Jangan sampai profesionalitas hanya slogan.
Comments (0)