30 Tahun Kudatuli: Andi Widjajanto Tolak Keterlibatan Militer dalam Politik

UPDATE — Persis 30 tahun setelah peristiwa berdarah Kudatuli, Andi Widjajanto, politikus sekaligus pakar pertahanan dari PDIP, menyampaikan pesan keras: tentara harus steril dari politik praktis. Dalam sebuah forum tertutup di Jakarta, Selasa petang (27/7), ia meneguhkan sikap partainya yang menolak segala bentuk keterlibatan militer dalam urusan sipil.

Profesionalitas TNI Harga Mati

"Kudatuli adalah pengingat paling menyakitkan tentang bahaya tentara yang bermain politik," tegas Andi di hadapan sejumlah akademisi dan aktivis. Menurutnya, serbuan ke kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 silam merupakan bukti nyata penyalahgunaan kekuatan bersenjata untuk kepentingan kekuasaan. "30 tahun sudah, kita tidak boleh mundur. Reformasi TNI harus kita kawal sampai mati," imbuhnya.

Pernyataan itu muncul di tengah perdebatan publik yang kembali menghangat soal netralitas TNI menjelang Pemilu 2029. Andi, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), menolak anggapan bahwa militer perlu dilibatkan dalam stabilitas politik. Ia justru menekankan pentingnya penguatan sistem demokrasi sipil sebagai benteng utama.

Andi merujuk pada hasil reformasi 1998 yang telah memisahkan TNI dari politik. "Kita sudah bersepakat: tentara profesional, tidak berbisnis, tidak berpolitik. Itu amanat rakyat," katanya. Ia juga menyinggung sejumlah negara yang gagal menjaga demokrasi karena intervensi militer, menyebutnya sebagai 'skenario kelam' yang harus dihindari.

Peringatan bagi Generasi Muda

Dalam diskusi itu, Andi juga menyoroti pentingnya edukasi sejarah bagi generasi muda. Menurutnya, banyak anak muda yang tak lagi paham soal Kudatuli dan bagaimana militerisme pernah menghancurkan sendi-sendi demokrasi. "Jika kita lupa sejarah, kita akan mengulanginya. Kudatuli adalah luka yang harus terus dikenang," tandasnya.

Pernyataan Andi mendapat sambutan hangat dari peserta. Seorang saksi mata, yang hadir dalam forum, mengaku trenetralitas TNI saat ini masih diuji. "Beberapa oknum masih coba-coba mendekati parpol. Pernyataan Pak Andi ini jadi tamparan," ujarnya.

Peringatan 30 tahun Kudatuli kali ini memang terasa spesial. Tidak ada seremoni kenegaraan besar, namun refleksi kritis dari tokoh seperti Andi menjadi sinyal bahwa trauma sejarah belum sepenuhnya pulih. "Demokrasi kita masih muda. Jangan biarkan tentara kembali berpolitik," pungkas Andi.

Menurut sumber dekat, pernyataan Andi ini merupakan respons atas isu kembalinya dwifungsi ABRI yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia berjanji akan terus mengawal reformasi TNI lewat parlemen. Forum tersebut dihadiri puluhan tokoh sipil dan militer yang sepakat menjaga garis demokrasi.