Wartawan Malang Raya Kecam Ucapan Presiden Tentang Londo Ireng

BARU SAJA: Ratusan jurnalis Malang Raya menggelar aksi damai di Bundaran Tugu. Aksi berlangsung pada Senin (27/7/2026). Mereka mengecam pernyataan Presiden yang menggunakan istilah "Londo Ireng".

Empat organisasi wartawan terlibat dalam aksi ini. PWI Malang Raya, AJI Malang, IJTI Korda Malang, dan PFI Malang hadir. Massa membawa spanduk dan poster protes. Orasi perwakilan organisasi berlangsung hampir dua jam. Suasana berlangsung tertib dan khidmat.

Latar Belakang Kontroversi

Presiden melontarkan istilah tersebut dalam pidato kenegaraan pekan lalu. "Londo Ireng" merujuk pada tentara Belanda keturunan Afrika. Istilah ini sarat dengan stereotipe rasial masa kolonial. Kalangan wartawan menilai pemakaiannya tidak patut. Sejumlah sejarawan juga menyayangkan kurangnya pemahaman presiden.

Organisasi wartawan menilai ucapan itu merendahkan etnis tertentu. Mereka khawatir istilah itu memicu ketegangan sosial. Wartawan sebagai pilar demokrasi merasa wajib bersuara. Mereka menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Presiden. "Kami tidak tinggal diam saat pemimpin negara melukai rakyatnya," ujar seorang orator.

Pernyataan Sikap dan Tuntutan

Dalam aksinya, massa membacakan tiga tuntutan utama. Berikut poin-poin yang disampaikan:

• Presiden segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
• Istana menjaga etika komunikasi publik yang inklusif.
• Pemerintah melibatkan pakar bahasa dan sejarah dalam setiap pidato kenegaraan.
• Dibentuk tim independen untuk mengkaji dampak sosial dari ucapan presiden.
• Jaminan keamanan bagi jurnalis yang mengkritisi kebijakan istana.

Koordinator aksi menegaskan bahwa profesi wartawan akan terus mengawal kasus ini. "Kami menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan," tegasnya. Massa aksi tampak kompak. Polisi mengawal dari kejauhan tanpa intervensi. Bundaran Tugu yang biasanya padat lalu lintas menjadi saksi aspirasi para penjaga demokrasi.

Respons Publik dan Pemerintah

Reaksi masyarakat terhadap aksi ini beragam. Sebagian warga yang melintas memberikan dukungan. Mereka menilai Presiden harus lebih berhati-hati dalam berucap. Tokoh masyarakat Malang juga ikut angkat bicara. "Malang adalah kota dengan sejarah pluralisme. Kami tidak terima jika ada upaya memecah belah," kata salah satu tokoh. Namun, ada pula yang menganggap protes ini berlebihan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Istana. Sejumlah pejabat menyatakan akan mempelajari tuntutan tersebut. Mereka berjanji akan membuka dialog dengan organisasi pers dalam waktu dekat. Dewan Pers juga dikabarkan akan turun tangan.

Langkah Selanjutnya

Para jurnalis berencana terus mengawal perkembangan kasus. Surat terbuka akan segera dikirim ke Presiden. Diskusi publik tentang etika komunikasi pemimpin akan digelar pekan depan. Aliansi jurnalis juga berencana melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Mereka ingin memastikan tidak ada intimidasi terhadap pers.

UPDATE: Aksi damai ini menjadi sorotan nasional. Organisasi pers di kota lain dikabarkan akan menggelar aksi solidaritas. Mereka menunjukkan dukungan terhadap rekan-rekan di Malang Raya. Kasus ini menjadi ujian bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Publik menunggu langkah konkret dari pihak Istana.