Warga Protes Desil Tak Cocok, Pemda DIY-BPS Konsolidasi Data

Keluhan warga tentang klasifikasi desil kesejahteraan yang dinilai tidak cocok dengan kondisi ekonomi keluarga menuai respons cepat dari pemerintah daerah. Pemda DIY dan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY BARU SAJA menggelar konsolidasi data di Kompleks Kepatihan pada Rabu (19/8). Pertemuan itu bertujuan menyamakan pemahaman soal dasar pengelompokan desil sekaligus memperkuat keterhubungan data pusat dan daerah.

Langkah konsolidasi ini lahir setelah banyak masyarakat mengeluhkan penetapan desil yang terasa janggal. Sejumlah keluarga mengaku berada di kelompok yang tidak menggambarkan kondisi ekonomi nyata mereka.

Kewenangan Desil di Tangan Pusat

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti menegaskan bahwa penentuan desil bukan ranah pemerintah daerah. Pemda DIY berperan sebagai pengguna data.

“Data-data itu data-data dari pusat, bukan kita yang menentukan,” kata Ni Made dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8).

Menurut Ni Made, yang menjadi pekerjaan rumah adalah memahami kriteria dan dasar pengelompokan tersebut. Pemahaman utuh dibutuhkan agar data kemiskinan yang dipakai daerah benar-benar selaras dengan realitas masyarakat setempat.

Peran Satu Data Kemiskinan

Selama ini Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota mengembangkan data terintegrasi bernama Satu Data Kemiskinan. Data tersebut memuat gambaran rinci kondisi masyarakat.

Detail yang tercakup antara lain kelompok kesejahteraan, jenis bantuan yang diterima, hingga intervensi yang dilakukan pemerintah. “Itu sudah sangat-sangat detail dalam artian kemiskinannya dalam golongan apa, dapat bantuan apa, jenisnya apa,” ujarnya.

Ni Made menekankan, data daerah tidak dimaksudkan untuk dibandingkan dengan data pemerintah pusat. Sebaliknya, keduanya harus diselaraskan agar saling melengkapi. “Bukan kita mau membandingkan data, tapi menyelaraskan data,” tegasnya.

Mengenal DTSEN

Plt. Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih memaparkan peran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi warga.

Tujuannya jelas: membuat kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran. DTSEN dibangun dengan menggabungkan berbagai sumber data, mulai dari Regsosek, DTKS, dan P3KE.

Data itu juga diperkaya dengan data PLN dan BPJS Kesehatan, lalu dipadankan dengan data administrasi kependudukan. Hasilnya, data keluarga dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif.

Selanjutnya dilakukan pemeringkatan ke dalam 10 kelompok yang disebut desil. Desil 1 adalah 10 persen keluarga dengan kesejahteraan paling rendah. Desil 10 adalah 10 persen keluarga dengan kesejahteraan paling tinggi.

Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan relatif keluarga tersebut. Urutan ini menjadi dasar prioritas penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah.

Mengapa Desil Penting

Desil bukan sekadar angka statistik. Kelompok inilah yang menjadi dasar pemerintah menyalurkan sejumlah program bantuan sosial.

Keluarga yang masuk desil bawah biasanya diprioritaskan menerima bantuan. Sementara kelompok desil atas tidak lagi menjadi sasaran program afirmatif. Karena dampaknya besar, keakuratan data menjadi kunci utama.

Dampak bagi Keluarga Penerima Bantuan

Penetapan desil berdampak langsung pada akses bantuan sosial. Keluarga di desil bawah umumnya menjadi prioritas program bantuan, seperti bantuan pangan dan subsidi energi.

Ketika desil dianggap keliru, warga khawatir bantuan tidak sampai ke tangan yang membutuhkan. Ada pula kekhawatiran keluarga yang layak justru terlewat dari daftar penerima.

Oleh karena itu, konsolidasi antara Pemda DIY dan BPS dinilai penting. Langkah ini menjadi jembatan antara data pusat dan kondisi riil di lapangan.

Konsolidasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat keterhubungan data pusat dan daerah. Dengan begitu, perbedaan angka antarsumber data dapat diminimalkan.

Bagi warga yang merasa desilnya tidak sesuai, diharapkan ada kanal pengaduan yang jelas dan mudah diakses. Respons cepat pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap data bantuan.

Harapan Perkembangan ke Depan

Melalui konsolidasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat tentang desil semakin baik. Sosialisasi juga dibutuhkan agar warga paham kriteria penentu kelompok kesejahteraan.

Pemda DIY berkomitmen mendampingi warga yang merasa desilnya tidak sesuai. Data daerah yang lebih detail diharapkan menjadi pelengkap data pusat.

Dengan penyelarasan yang terus berjalan, penanganan kemiskinan di DIY diharapkan semakin akurat. Bantuan pun bisa menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Perkembangan lebih lanjut dari hasil konsolidasi ini masih dinantikan publik. Masyarakat berharap ada kejelasan perbaikan data yang cepat serta transparan.