Wamendagri Ribka: Kepemimpinan Perempuan di Pemda Harus Transformatif

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk melontarkan seruan tegas agar jajaran pemerintah daerah segera memperkuat kepemimpinan perempuan yang mampu membawa perubahan nyata. Dalam sebuah forum strategis yang berlangsung beberapa jam lalu, ia menekankan bahwa era kepemimpinan perempuan simbolis telah usai.

“Saatnya perempuan memimpin dengan visi transformatif, bukan sekadar memenuhi kuota,” ujar Ribka Haluk di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari kepala daerah, birokrat, dan aktivis kesetaraan gender. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera menerapkan pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Kebijakan Harus Berlandaskan Data

Dalam paparannya, Wamendagri menyoroti masih rendahnya representasi perempuan di posisi strategis pemda meski berbagai regulasi afirmatif telah diberlakukan. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat, dari ribuan jabatan eselon II di seluruh Indonesia, hanya 23 persen yang diisi oleh perempuan. Angka ini, menurut Ribka, harus ditingkatkan dengan strategi yang lebih terukur.

“Kami tidak mau lagi mendengar alasan klasik seperti kurangnya kader perempuan. Setiap pemda wajib memiliki peta jalan pengembangan kapasitas pemimpin perempuan yang berbasis data kebutuhan daerah masing-masing,” tegasnya. Ia juga meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan audit kepemimpinan perempuan secara berkala.

Transformasi Bukan Sekadar Jabatan

Ribka Haluk menekankan bahwa kepemimpinan transformatif berarti mampu mengubah struktur dan kultur birokrasi yang selama ini kurang ramah terhadap perempuan. Ia memberi contoh perlunya kebijakan jam kerja fleksibel, fasilitas penitipan anak di kantor pemerintahan, serta sistem rotasi yang mempertimbangkan beban ganda perempuan.

“Transformasi sejati adalah ketika seorang perempuan yang memimpin tidak hanya menjadi atasan yang baik, tetapi juga agen perubahan yang mampu merancang program perlindungan perempuan dan anak dari akar rumput,” tambahnya. Forum tersebut juga mendorong percepatan implementasi anggaran responsif gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Sinergi Pusat dan Daerah

Wamendagri mengingatkan bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan, melainkan tugas lintas sektor yang harus diturunkan hingga level kelurahan. Ia meminta inspektorat daerah untuk ikut mengawasi penyerapan anggaran yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

Sejumlah kepala daerah yang hadir menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Salah seorang bupati dari Sulawesi mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membentuk satuan tugas percepatan kepemimpinan perempuan di lingkungan pemkab.

“Kami tidak boleh menunggu lama. Perubahan harus dimulai sekarang, dari ruang rapat ini,” pungkas Ribka. Ia optimistis bahwa dengan komitmen bersama, wajah birokrasi Indonesia akan semakin inklusif dalam lima tahun ke depan.