Sudaryono Tutup Permanen 833 SPPG Langgar SOP

JAKARTA — BARU SAJA, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjatuhkan sanksi penutupan permanen terhadap 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP). Langkah ini diambil hanya dalam hitungan jam pasca audit internal mengungkap fakta mengejutkan: ratusan dapur program makan bergizi itu tidak layak lagi beroperasi.

Pelanggaran Berat Gizi dan Keamanan Pangan

Berdasarkan laporan sementara yang diterima redaksi, tim investigasi menemukan tiga jenis pelanggaran utama. Pertama, pengurangan porsi protein secara sengaja hingga 35-40 persen di bawah ketentuan resmi. Kedua, penggunaan bahan baku mendekati atau bahkan melewati masa kedaluwarsa di 127 dapur. Ketiga, praktik sanitasi yang buruk dan rantai distribusi yang tidak memenuhi standar suhu.

• 833 SPPG ditutup permanen per hari ini.
• 127 dapur kedapatan menyajikan bahan tak layak konsumsi.
• Ribuan siswa terdampak langsung penghentian layanan.

Tidak Ada Pembayaran, Beda dengan Kepemimpinan Sebelumnya

Sudaryono menegaskan, semua klaim pembayaran yang seharusnya cair bulan ini langsung dibekukan. “Saya pastikan, tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke dapur bermasalah. Masa lalu sudah berlalu, di mana pelanggaran masih bisa dapat fulus. Sekarang enggak,” ujarnya dengan nada keras. Pernyataan ini mengonfirmasi perbedaan fundamental dengan kebijakan era kepemimpinan lalu yang tetap menjamin pembayaran meski terjadi penyimpangan.

Evakuasi Cepat demi Kelangsungan Gizi Anak

Dampak penutupan 833 dapur itu langsung dirasakan sekitar 83 ribu anak, mulai dari siswa PAUD hingga SMA sederajat, serta ibu hamil dan balita yang menjadi sasaran program. Kendati begitu, BGN mengklaim telah menyiapkan mekanisme darurat. Sekitar 200 dapur cadangan segera diaktifkan, dan kerja sama dengan UMKM lokal dipercepat untuk menutup celah pelayanan.

“Setiap dapur yang kami tutup, langsung kami alihkan ke penyedia terdekat yang sudah lolos verifikasi ketat. Kami tidak ingin ada anak yang kelaparan,” tambah Sudaryono. Data terbaru menunjukkan, peralihan sudah mencapai 65 persen dari total titik yang terdampak.

Sanksi Hukum Menanti

Tak cukup dengan penutupan dan penghentian pembayaran, Sudaryono mengonfirmasi bahwa 261 oknum pengelola dari dapur-dapur nakal itu akan segera dilaporkan ke pihak berwajib. “Ada indikasi pencurian uang negara. Biarkan polisi yang memproses,” katanya. BGN juga membentuk tim khusus untuk menagih kembali dana yang telah dicairkan selama periode pelanggaran berlangsung.

Era Baru Pengawasan Ketat

Sebagai langkah pencegahan, seluruh mitra SPPG yang tersisa dan akan terdaftar diwajibkan menandatangani pakta integritas baru. Setiap dapur akan dipasangi CCTV dengan pemantauan langsung ke pusat komando BGN. “Kami tidak akan kompromi lagi. Makanan untuk anak-anak Indonesia harus aman, bergizi, dan tepat sasaran,” tutup Sudaryono.