Wamendagri Ribka Haluk Dorong Perempuan Pimpin Transformasi Daerah

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyerukan akselerasi peran strategis perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menekankan bahwa era kepemimpinan transformatif dan inspiratif dari kalangan perempuan harus menjadi arus utama, bukan sekadar pemenuhan kuota. Seruan ini disampaikan di hadapan para kepala daerah dan pejabat eselon II se-Indonesia, Rabu (12/6).

Menurut Ribka, partisipasi substantif perempuan di level pengambilan keputusan masih jauh dari ideal meskipun regulasi afirmatif telah berjalan dua dekade. "Kita tidak lagi bicara tentang angka keterwakilan. Saatnya bicara tentang dampak. Kepemimpinan perempuan harus menghadirkan lompatan inovasi di setiap lini birokrasi," ujarnya dalam sesi diskusi kebijakan.

Arah Baru: Dari Administratif ke Transformatif

Ribka memaparkan tiga pilar utama yang harus diperkuat. Pertama, pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran daerah. Ia meminta seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan paling sedikit 10 persen belanja langsung untuk program pemberdayaan perempuan berbasis dampak. Kedua, penyediaan jalur mentoring dan sponsorship bagi karier birokrat perempuan. Ketiga, pembentukan jaringan pemimpin perempuan lintas daerah sebagai wadah pertukaran praktik unggulan.

"Kita tidak bisa menunggu perubahan terjadi secara organik. Harus ada intervensi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Kepala daerah harus menjadi motor, bukan sekadar penonton," tegasnya.

Data Kementerian Dalam Negeri per 2025 menunjukkan, hanya 8,7 persen kepala daerah terpilih adalah perempuan. Sementara di level pejabat eselon II, persentasenya mencapai 24 persen, namun sebagian besar masih menduduki jabatan stereotipikal seperti dinas sosial atau pemberdayaan. Ribka menyebut angka ini sebagai "keterwakilan semu" yang memerlukan koreksi fundamental.

Beberapa pemerintah daerah mulai merespons. Kabupaten Banyuwangi, misalnya, telah menerapkan model kepemimpinan ganda di empat OPD strategis, di mana setiap posisi kepala dinas didampingi deputi perempuan yang dipersiapkan sebagai suksesor. "Model ini bukan sekadar pengisi posisi sementara, tapi bagian dari rencana suksesi terstruktur," ujar Ribka mengapresiasi.

Di tingkat pusat, Kemendagri akan meluncurkan Indeks Kepemimpinan Perempuan dalam Tata Kelola Daerah (IKPTD) sebagai alat ukur kinerja kabupaten/kota. Indeks ini akan memotret bukan hanya jumlah, melainkan juga pengaruh kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin perempuan.

Para akademisi menilai langkah ini sebagai terobosan penting. "Tanpa metrik yang jelas, upaya peningkatan peran perempuan hanya akan menjadi jargon. Wamendagri memberi arah yang lebih konkret," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Diah Setiani.

Ribka menutup paparannya dengan menantang seluruh kepala daerah untuk menandatangani komitmen bersama percepatan kepemimpinan transformatif perempuan sebelum akhir tahun fiskal. "Saya ingin angka tidak hanya naik, tapi cerita sukses dari daerah-daerah menjadi energi kolektif bagi Indonesia yang lebih inklusif," pungkasnya.