admin
BARU SAJA, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyerukan percepatan penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan inspiratif di seluruh jajaran pemerintah daerah. Seruan ini langsung menyasar ribuan birokrat perempuan yang dinilai masih minim peran strategis.
Dalam pidato kunci yang disampaikan di Jakarta, Kamis siang, Wamendagri menegaskan bahwa dominasi laki-laki di kursi kepala daerah harus segera diakhiri. Ia mendorong terciptanya gelombang baru pemimpin perempuan yang mampu membawa perubahan fundamental.
Ketimpangan Mencolok di Daerah
Data terkini menunjukkan kurang dari 10 persen dari total 548 kepala daerah di Indonesia adalah perempuan. Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat bawah di Asia Tenggara untuk representasi politik perempuan di tingkat lokal. Kondisi ini tidak sejalan dengan fakta bahwa lebih dari separuh populasi adalah perempuan dan lebih dari 150 juta jiwa tinggal di pedesaan yang membutuhkan kebijakan responsif gender.
Ribka Haluk menyebut ketimpangan ini sebagai "kemunduran serius" yang harus diatasi melalui strategi terintegrasi. Ia menekankan bahwa perempuan bukan sekadar pengisi kuota, melainkan aset utama untuk membangun birokrasi yang lebih bersih, inklusif, dan akuntabel.
Langkah Strategis Wamendagri
Wamendagri menguraikan tiga langkah konkret. Pertama, memperkuat program mentorship dan pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan di lingkungan pemerintahan. Kedua, mendorong kebijakan afirmatif dalam rekrutmen jabatan struktural di pemda. Ketiga, membangun pusat pelaporan dan advokasi bagi birokrat perempuan yang menghadapi hambatan struktural.
"Kepemimpinan transformatif adalah kemampuan mengubah sistem birokrasi yang lamban menjadi dinamis, yang koruptif menjadi transparan, dan yang diskriminatif menjadi setara. Perempuan memiliki potensi besar untuk ini," tegasnya dengan nada tinggi.
Pernyataan ini memicu diskusi hangat di kalangan peserta yang berasal dari 34 provinsi. Banyak yang mengaku selama ini terkendala stereotipe dan minimnya akses ke jaringan kekuasaan. Wamendagri berjanji bahwa Kemendagri akan mengawal langsung implementasi kebijakan afirmatif hingga ke kabupaten/kota.
Tantangan dan Harapan
Di tengah optimisme, Wamendagri mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa hanya dari atas. Ia meminta partai politik dan organisasi masyarakat ikut aktif menyiapkan kader-kader perempuan yang kompeten. "Kita tidak butuh sekadar perempuan duduk di kursi; kita butuh pemimpin yang mendobrak," ujarnya menekankan.
Target jangka menengah Kemendagri adalah meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi kepala daerah dan pimpinan DPRD menjadi minimal 30 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai itu, roadmap khusus akan diluncurkan dalam tiga bulan mendatang. Langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi karier puluhan ribu ASN perempuan yang saat ini berada di level eselon bawah.
Comments (0)