admin
Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, secara resmi memberhentikan 261 pegawai dengan status tenaga tidak tetap. Langkah radikal itu dilakukan pada awal pekan dan diumumkan langsung dalam konferensi pers di kantor pusat BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 tenaga ahli yang menempati posisi strategis turut dipecat. Mereka tersebar di berbagai divisi, termasuk penelitian, program pangan, dan pengawasan kualitas. Keputusan ini adalah respons terhadap serangkaian pelanggaran aturan yang dianggap sudah melampaui batas toleransi.
Pelanggaran Serius
Sudaryono menuturkan, hasil audit internal BGN menyingkap banyak ketidakberesan. "Ada yang mangkir kerja berulang kali tanpa alasan jelas, ada yang menyalahgunakan data internal, dan ada yang terlibat praktik yang merusak citra institusi," jelasnya dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa BGN sedang dalam fase konsolidasi untuk menjadi lembaga yang bersih dan kredibel.
Puluhan tenaga ahli yang diberhentikan mencakup individu yang diduga menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Sudaryono menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang tak bisa ditawar. "Kami berkomitmen pada misi perbaikan gizi nasional, bukan pada mereka yang mempermainkan aturan," ujarnya.
Respons Publik dan Dampak
Kebijakan pemecatan massal ini langsung menjadi sorotan. Koalisi masyarakat sipil di bidang pangan menyambut baik, menyebutnya sebagai langkah berani memberantas budaya korup. Namun, beberapa pengamat mengkhawatirkan kekosongan jabatan yang dapat mengacaukan program-program lapangan.
Menanggapi itu, Sudaryono memastikan bahwa proses rekrutmen pengganti sudah disiapkan. "Kami tidak akan membiarkan kekosongan ini menghambat target. Lowongan akan dibuka dalam hitungan hari, dan seleksi dilakukan secara profesional," kata mantan politikus yang kini memimpin BGN itu.
BGN Pasca Pembersihan
Saat ini, dari sekitar 2.000 pegawai yang tercatat, 261 di antaranya terpaksa didepak. Ini adalah salah satu pemecatan terbesar di kementerian non-kementerian dalam beberapa tahun terakhir. Langkah Sudaryono menjadi preseden bagi lembaga lain untuk lebih tegas dalam menegakkan disiplin.
Sumber internal BGN menyebutkan, keputusan ini sudah melalui pertimbangan matang dan berkonsultasi dengan kementerian terkait. "Pak Sudaryono ingin BGN benar-benar menjadi institusi teladan," ujar salah seorang staf yang tidak ingin disebutkan namanya. Ke depan, BGN akan menerapkan sistem pengawasan lebih ketat untuk mencegah pelanggaran serupa.
Sudaryono juga menambahkan, pihaknya sedang menyusun kode etik baru yang lebih ketat untuk semua pegawai. "Kesempatan kedua tidak akan berlaku untuk kasus serius," katanya. Ia mengapresiasi pegawai yang tetap loyal dan berintegritas dalam menjalankan tugas.
Comments (0)