Wamendagri Ribka Dorong Kepemimpinan Perempuan Transformatif di Daerah

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan babak baru kepemimpinan perempuan di lingkungan pemerintah daerah. Seruan itu mengemuka dalam sebuah forum strategis yang digelar untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Lebih dari Sekadar Representasi

Ribka menegaskan bahwa kehadiran perempuan di posisi strategis tidak boleh berhenti pada angka keterwakilan semata. Kepemimpinan transformatif yang ia maksud menuntut keberanian mengambil keputusan visioner dan kemampuan menghadirkan solusi inovatif di tengah keterbatasan anggaran daerah. Pemimpin perempuan harus menjadi agen perubahan yang menginspirasi jajaran birokrasi dan warga.

Di hadapan peserta forum, Wamendagri mengingatkan bahwa era kepemimpinan konvensional sudah tidak relevan. Pemerintah daerah membutuhkan sosok pemimpin yang gesit merespons dinamika sosial, mampu membaca data secara cermat, dan berani melakukan terobosan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Membangun Fondasi di Tingkat Lokal

Dari Sabang sampai Merauke, potensi kepemimpinan perempuan sejatinya melimpah. Namun data menunjukkan partisipasi mereka di kursi kepala daerah dan legislatif kabupaten/kota masih jauh dari ideal. Ribka menyebut kondisi ini sebagai ketimpangan yang harus dikikis secara sistematis. Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merancang program pengembangan kapasitas bagi kader-kader perempuan potensial di birokrasi masing-masing.

Salah satu strategi yang ditekankan adalah mentoring dan coaching berjenjang. Pemimpin perempuan senior di tingkat provinsi diminta turun tangan membimbing aparatur sipil negara perempuan yang menjanjikan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pola ini diharapkan menciptakan regenerasi kepemimpinan yang organik dan berkelanjutan.

Dukungan Regulasi dan Anggaran

Wamendagri menekankan pentingnya payung hukum yang kuat untuk memastikan kebijakan afirmatif berjalan efektif. Ia menginstruksikan jajaran Inspektorat Daerah untuk mengawal implementasi peraturan terkait pemberdayaan perempuan di lingkungan pemda. Setiap daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan kepemimpinan dan program peningkatan kompetensi pegawai perempuan. Tanpa keberpihakan fiskal, cita-cita kesetaraan hanya akan menjadi wacana.

Lebih lanjut, Ribka menyoroti perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang transparan. Publik berhak mengetahui kemajuan representasi dan kinerja pemimpin perempuan di wilayah mereka. Akuntabilitas ini sekaligus menjadi alat ukur keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwawasan gender.

Inspirasi untuk Generasi Mendatang

Di penghujung arahannya, Ribka menitipkan pesan khusus kepada perempuan muda Indonesia. Ia mengajak mereka untuk tidak ragu bermimpi menjadi pemimpin, baik sebagai bupati, wali kota, maupun gubernur. Kepemimpinan transformatif lahir dari keberanian melawan keraguan diri dan pantang menyerah menghadapi hambatan struktural. Wamendagri menegaskan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada kontribusi seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.