Waka DPRD Jatim Desak Evaluasi Dampak MBG dan Kopdes Merah Putih

BREAKING: Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengevaluasi dua program unggulan pemerintah pusat. Ia menuntut pengukuran dampak nyata Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih secara agresif dan terbuka.

Deni Wicaksono mengakui capaian pemerintah selama ini. Namun, ia menegaskan apresiasi harus dibarengi audit ketat. Program besar tanpa evaluasi berisiko gagal sasaran dan memakan anggaran sia-sia.

Ia menyampaikan peringatan keras tersebut baru-baru ini. DPRD Jatim tidak akan tinggal diam melihat potensi penyimpangan. Fungsi pengawasan legislatif harus berjalan kencang.

Sorotan Tajam untuk Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis menyasar anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah menggelontorkan anggaran fantastis untuk gizi generasi muda. Jutaan porsi makanan didistribusikan setiap hari.

Deni mempertanyakan serapan di lapangan. Apakah nutrisi benar-benar tercerna anak-anak? Data konkret harus segera muncul di meja publik. Jangan hanya seremoni dan foto bersama.

Ia meminta lapangan mengirimkan bukti nyata. Dampak kesehatan harus terukur dengan angka valid. Stunting harus turun signifikan. Absensi sakit pelajar harus berkurang drastis.

• MBG butuh indikator jelas dan terukur.
• Anggaran besar wajib dipertanggungjawabkan detail.
• Evaluasi harus melibatkan pemerintah daerah secara penuh.
• Kualitas makanan tidak boleh diturunkan demi efisiensi.
• Distribusi harus merata hingga pelosok desa.

Deni menambahkan pengawasan DPRD akan diperkuat. Tim khusus akan turun langsung ke sekolah. Mereka akan cek kandungan gizi dan jumlah porsi.

Kopdes Merah Putih Dipertanyakan

Koperasi Desa Merah Putih jadi andalan ekonomi kerakyatan. Pemerintah menjanjikan penguatan usaha desa melalui wadah ini. Kopdes seharusnya jadi tulang punggung kemandirian desa.

Deni meminta transparansi operasional penuh. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah bekerja sinkron. Jangan sampai koperasi mandeg di tengah jalan karena regulasi bentrok.

Manfaat harus dirasakan petani dan pelaku UMKM langsung. Dana desa tidak boleh menguap tanpa jejak. Akuntabilitas menjadi kunci utama keberhasilan.

Ia menyoroti risiko politisasi koperasi. Kopdes Merah Putih harus milik seluruh rakyat desa. Bukan alat kelompok tertentu saja. Pengelolaannya wajib demokratis.

• Kopdes harus milik rakyat desa seutuhnya.
• Pengelolaan wajib terbuka dan bisa diaudit.
• Distribusi modal harus adil tanpa diskriminasi.
• Pengawasan DPRD dan BUMDes harus diperkuat.
• Laporan keuangan musti diunggah publik setiap triwulan.

Panggilan Keras untuk Pemerintah

Deni menegaskan fungsi pengawasan legislatif tidak bisa ditawar. DPRD Jatim siap mendukung program strategis nasional. Namun, dukungan tak berarti tutup mata atas kejanggalan.

Ia meminta pemerintah membuka data evaluasi. Publik berhak tahu hasil program dengan jujur. Transparansi bukan ancaman, melainkan pemantap kebijakan ke depan.

Evaluasi bukan serangan politik semata. Evaluasi adalah jaminan uang rakyat tepat sasaran. Deni memastikan DPRD Jatim akan agresif mengawal setiap rupiah.

Pemerintah daerah harus proaktif melaporkan. Jangan tunggu diminta baru menyampaikan dokumen. Kesigapan menunjukkan komitmen terhadap good governance.

Deni juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat. Masyarakat desa harus dilibatkan aktif. Mereka adalah saksi mata sejati di lapangan.

UPDATE MENIT LALU: Pemerintah belum merespons tuntutan evaluasi detail ini. Perkembangan lebih lanjut akan dipantau tim redaksi secara ketat. DPRD Jatim menunggu data konfirmasi sebelum paripurna berikutnya.

Deni menutup dengan pesan tegas. Program baik harus dijaga dengan sistem lebih baik. Jangan biarkan MBG dan Kopdes Merah Putih jadi proyek gagal. Rakyat Jatim menanti bukti nyata, bukan janji di atas kertas.