Tujuh SMA Swasta Mundur, Program Gratis Banten Diambang Krisis

SERANG, DETIK INI JUGA — Tujuh sekolah menengah atas swasta di Provinsi Banten mendadak mengundurkan diri dari program pendidikan gratis. Langkah mengejutkan ini memicu respons darurat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten.

Komisi V Desak Dindikbud Bergerak

Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Rifky Hermansyah, mengonfirmasi pihaknya menerima laporan resmi pengunduran diri ketujuh SMA tersebut. Ia menekankan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten harus segera menyusun strategi penyelamatan agar program unggulan ini tidak kolaps. “Kami meminta Dindikbud tak tinggal diam. Harus ada langkah taktis secepatnya. Program ini menyangkut ribuan siswa yang berharap melanjutkan studi tanpa beban biaya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, beberapa menit lalu.

Pengunduran massal ini dilaporkan menimpa sekolah-sekolah yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah perihal alasan detail mereka hengkang. Namun, sumber internal menyebutkan sejumlah kendala operasional dan keterlambatan pencairan dana subsidi sebagai pemicu utama.

Ribuan Siswa Terancam

Berdasarkan data sementara, sedikitnya 2.500 siswa terdampak langsung. Mereka terdaftar dalam skema pembiayaan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten sejak program diluncurkan tahun lalu. Para orang tua dikhawatirkan akan terbebani biaya tambahan jika kebijakan tak segera diperbaiki.

Rifky Hermansyah menambahkan, Komisi V akan memanggil Kepala Dindikbud Banten dalam waktu dekat. “Kami ingin dengar penjelasan utuh, termasuk mekanisme pengawasan yang gagal mendeteksi potensi mundurnya sekolah sejak dini. Ini bukan perkara administrasi biasa, ini darurat pendidikan,” tegasnya.

Program Gratis Dipuji, Kini Diuji

Program sekolah gratis di Banten selama ini dipuji sebagai terobosan mengurangi angka putus sekolah. Skema ini menanggung seluruh biaya operasional siswa di SMA swasta yang memenuhi syarat, mulai dari SPP hingga uang kegiatan. Namun, tantangan implementasi seperti transparansi dana dan ketidakjelasan regulasi kerap menjadi sorotan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dindikbud Banten belum memberikan respons resmi. Tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi langsung. Sementara itu, sejumlah orang tua siswa mulai menyuarakan kekhawatiran di media sosial, menuntut kepastian status pendidikan anak-anak mereka.

UPDATE — Situasi terus berkembang. DPRD Banten mengancam akan merekomendasikan evaluasi total terhadap Dindikbud jika dalam 7 hari kerja belum ada rencana mitigasi konkret. Masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu informasi lanjutan dari kanal resmi pemerintah.