Tito Karnavian Dorong Penguatan Pengelolaan Perbatasan demi Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola wilayah perbatasan negara. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP menjadi momentum evaluasi sekaligus akselerasi pembangunan kawasan terluar Indonesia agar mampu menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.

Tito menyampaikan bahwa kawasan perbatasan bukan lagi sekadar halaman belakang yang terisolasi, melainkan beranda depan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada aspek keamanan pertahanan (security approach), melainkan wajib diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach).

Evaluasi Capaian Pembangunan dan Pos Lintas Batas

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir, wajah perbatasan Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di berbagai titik strategis berhasil meningkatkan konektivitas antarnegara sekaligus mempermudah akses logistik dan mobilitas warga.

"Pembangunan wilayah perbatasan harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. PLBN yang megah tidak boleh hanya menjadi pintu gerbang perlintasan orang, tetapi harus menjelma menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan lintas batas," tegas Tito Karnavian.

Tito menguraikan bahwa penguatan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan paralel perbatasan, fasilitas air bersih, elektrifikasi desa, dan jaringan telekomunikasi telah membuka akses daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

Langkah Strategis Penguatan Kawasan Terluar

Menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika ekonomi regional ke depan, BNPP merumuskan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pemerataan di wilayah perbatasan:

1. Akselerasi Ekonomi Lokal: Membuka pasar-pasar tradisional dan pusat logistik di sekitar kawasan PLBN untuk menampung komoditas pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal agar dapat diekspor ke negara tetangga.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Mengoptimalkan kehadiran fasilitas kesehatan terpadu dan sarana pendidikan yang berkualitas di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas (Lokpri).
3. Penguatan Pengawasan dan Keamanan Terintegrasi: Menyelaraskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama TNI-Polri guna mencegah penyelundupan barang ilegal, narkotika, dan perdagangan orang.
4. Digitalisasi Pelayanan Lintas Batas: Mengembangkan sistem perizinan dan pengawasan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS) berbasis teknologi informasi modern.

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci Utama

Tito mengingatkan bahwa keberhasilan tata kelola wilayah perbatasan sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga. BNPP yang beranggotakan berbagai kementerian teknis dituntut menjaga soliditas koordinasi agar program pembangunan tidak berjalan secara sektoral.

Pemerintah daerah di kawasan perbatasan juga didorong untuk lebih aktif memanfaatkan alokasi anggaran transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, demi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah terluar. Dengan strategi terpadu ini, wilayah perbatasan diharapkan dapat tumbuh mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.