Gubernur Banten Tegaskan Komitmen Dampingi Keluarga Jurnalis dan ABK

SERANG, Beritatercepat.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan komitmen penuh untuk terus memberikan pendampingan berkelanjutan kepada pihak keluarga jurnalis serta Anak Buah Kapal (ABK) yang terdampak insiden kecelakaan laut. Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan lepas tangan dan siap hadir memenuhi kebutuhan psikologis maupun sosial keluarga korban.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul perkembangan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang telah berlangsung intensif di perairan Banten. Pemprov Banten berkoordinasi erat dengan Basarnas, TNI AL, Kepolisian Perairan, serta instansi maritim terkait guna memastikan seluruh hak dan bantuan bagi para korban tersalurkan dengan tepat.

Kronologi Upaya Penanganan dan Operasi Pencarian

Penanganan insiden laut yang melibatkan insan pers dan awak kapal ini telah melalui serangkaian tahapan operasi terpadu sejak laporan awal diterima oleh otoritas pelabuhan:

1. Hari Pertama: Laporan darurat diterima otoritas SAR terkait hilangnya kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis dan ABK di perairan Banten, memicu pengerahan armada penyelamat terpadu.
2. Hari Kedua hingga Keenam: Tim SAR gabungan memperluas radius penyisiran mencakup puluhan mil laut dengan mengerahkan helikopter pemantau, kapal patroli, serta penyelam profesional.
3. Tahap Konsolidasi: Evaluasi berkala dilakukan bersama perwakilan keluarga dan organisasi profesi jurnalis untuk memaparkan hasil pencarian faktual di lapangan.
4. Fase Pasca-Operasi: Pemprov Banten mengaktifkan posko trauma healing serta layanan asistensi pemenuhan hak-hak korban dan keluarga yang ditinggalkan.

"Kami merasakan duka mendalam yang dialami oleh keluarga rekan-rekan jurnalis dan ABK. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus mendampingi, mengawal pemenuhan hak, serta menjaga kelangsungan masa depan keluarga yang terdampak musibah ini," tegas Gubernur Banten Andra Soni.

Fokus Pendampingan Psikologis dan Jaminan Sosial

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, Pemprov Banten telah merancang skema bantuan terpadu lintas dinas. Gubernur menekankan bahwa pendampingan tidak hanya bersifat seremonial pada masa darurat, melainkan program jangka panjang yang terukur.

Beberapa poin prioritas penanganan yang diinstruksikan oleh Pemprov Banten meliputi:

• Layanan Dukungan Psikososial (LDP): Pengerahan tim psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) untuk mendampingi keluarga melewati masa trauma.
• Jaminan Kelangsungan Pendidikan: Fasilitasi beasiswa serta bantuan pendidikan bagi anak-anak jurnalis dan awak kapal yang masih berada di usia sekolah.
• Advokasi Asuransi dan Santunan Ketenagakerjaan: Koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan terkait agar hak santunan segera dicairkan tanpa hambatan birokrasi.
• Bantuan Logistik dan Kebutuhan Dasar: Penyaluran paket bantuan pemenuhan kebutuhan pokok secara berkala melalui Dinas Sosial Provinsi Banten.

Gubernur Andra Soni juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur SAR gabungan, rekan-rekan jurnalis yang saling menguatkan solidaritas, serta masyarakat maritim yang telah bekerja keras tanpa henti dalam pelaksanaan misi kemanusiaan tersebut.