TIDAK ADA BIAYA! Pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat membabat habis celah pungutan

• Zero Rupiah: Seluruh layanan pindah KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tidak dipungut biaya.
• Lapor Cepat: Warga diimbau segera melapor ke call center atau aplikasi resmi jika mendapati praktik pungli.
• Sanksi Tegas: Pelaku pungutan liar akan diproses secara hukum tanpa ampun.

Layanan Publik Bersih: Bukti Komitmen Wali Kota

Penegasan ini bukan sekadar slogan. Di baliknya, ada instruksi langsung Wali Kota Surabaya yang tidak mau lagi mendengar keluhan warga soal biaya-biaya tak resmi. “Kami tidak bisa membayar petugas hanya untuk melayani warga; pelayanan itu sudah kewajiban negara yang dibiayai pajak,” tegas sumber internal Dispendukcapil. Nada bicaranya keras, mencerminkan frustrasi atas ulah segelintir oknum.

Faktanya, Pemkot Surabaya telah mengintegrasikan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara digital. Mulai dari antrean online hingga verifikasi dokumen, semuanya dirancang untuk memangkas kontak langsung yang kerap menjadi celah permintaan uang. Setiap transaksi pelayanan kini tercatat secara digital, meninggalkan jejak audit yang jelas.

“Jika ada pihak yang meminta uang, jangan ragu untuk merekam percakapan atau memfoto buktinya. Laporkan melalui aplikasi Surabaya Smart City atau hubungi 112. Kami pastikan laporan warga kami tindak lanjuti dalam 1x24 jam,” ujar Kepala Dispendukcapil Surabaya dalam wawancara eksklusif.

Pernyataan ini disambut baik oleh warga. Sumarni (45), warga Rungkut, mengaku lega. “Dulu saya pernah diminta ‘uang rokok’, sekarang sudah tidak lagi. Kalau ada yang minta, langsung saya laporkan,” katanya. Keberanian warga menjadi benteng terakhir melawan korupsi kecil-kecilan yang merugikan banyak orang.

Prosedur Pindah KK: Cukup Bawa Syarat Ini

Bagi yang akan mengurus pindah KK, Pemkot Surabaya menyederhanakan prosedur. Cukup membawa fotokopi KTP, Kartu Keluarga lama, serta surat keterangan pindah bagi yang berasal dari luar kota. Semua dokumen diproses tanpa biaya. Prosesnya transparan, bahkan bisa dilacak statusnya melalui ponsel.

Dispendukcapil juga membuka posko pengaduan di setiap kecamatan. Petugas khusus disiagakan untuk mendeteksi dan menindak aduan masyarakat. Langkah ini adalah perang total terhadap budaya pungli yang telah mengakar.

Mengapa Gratis Itu Penting?

Kebijakan gratis bukan semata soal uang. Ini tentang kesetaraan akses. Setiap warga, tanpa memandang status ekonomi, berhak mendapatkan dokumen kependudukan yang sah. Pungutan liar menciptakan dinding tak kasat mata yang menghalangi warga miskin untuk mendapatkan hak dasarnya. Dengan menegaskan kembali bahwa pindah KK gratis, Pemkot Surabaya mengirim pesan jelas: tidak ada lagi warga yang tertinggal karena tidak mampu membayar sogokan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Dr. Rina Pratiwi, menilai langkah ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang patut dicontoh. “Keberanian Pemkot Surabaya menyatakan perang terhadap pungli melalui kanal resmi dan partisipasi warga adalah model ideal. Sekarang tinggal konsistensi penegakan aturannya,” ujarnya.

Pemkot Surabaya berjanji tidak akan berhenti di sini. Evaluasi rutin akan dilakukan, termasuk mystery shopper untuk menguji integritas petugas lapangan. “Kami ingin pelayanan publik sebersih kaca,” pungkas pejabat Dispendukcapil.

Dengan kejelasan ini, warga Surabaya kini punya kekuatan: tahu haknya, tahu cara melapor, dan tahu bahwa negara hadir tanpa embel-embel biaya.