TEHERAN — Iran Hentikan Kepercayaan Terhadap Dirjen IAEA Rafael Grossi

Hubungan diplomatik antara Republik Islam Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kini berada di titik nadir terendah. Pemerintah Iran melalui pejabat senior di Teheran secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki rasa percaya terhadap Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi. Keputusan dramatis ini diambil setelah serangkaian laporan pengawasan nuklir yang dinilai pihak Teheran telah terdistorsi oleh kepentingan politik Barat dan memicu ketegangan geopolitik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah.

Di tengah meningkatnya eskalasi keamanan regional, Teheran menilai kepemimpinan Grossi di pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut telah keluar dari koridor teknis dan netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Pihak berwenang Iran menuduh bahwa data serta hasil inspeksi fasilitas atom mereka kerap dijadikan alat penekanan politik oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya, alih-alih difungsikan sebagai laporan teknis objektif.

Dugaan Politisasi Lembaga dan Keretakan Komunikasi

Krisis kepercayaan ini memuncak ketika IAEA merilis sejumlah laporan kritikal terkait tingkat pengayaan uranium Iran yang telah mencapai tingkat efisiensi tinggi. Pihak Teheran menegaskan bahwa seluruh aktivitas teknologi atom negara tersebut murni ditujukan untuk tujuan damai, termasuk pembangkit listrik dan sektor medis. Namun, tindakan Grossi yang berulang kali membagikan laporan sensitif kepada badan eksekutif IAEA sebelum konsolidasi internal dinilai Iran sebagai pelanggaran kerahasiaan protokol keselamatan internasional.

"Teheran tidak lagi memiliki ruang kepercayaan terhadap Rafael Grossi. Langkah dan komunikasinya telah menyimpang jauh dari tugas profesional IAEA, berubah menjadi alat agitasi politik yang merugikan kedaulatan serta hak teknologi damai Iran," tegas seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran dalam keterangannya di Teheran.

Ketiadaan transparansi dari pihak eksekutif IAEA dalam menyikapi ancaman terhadap fasilitas nuklir Iran juga menjadi poin krusial yang menyulut kemarahan Teheran. Iran menilai lembaga PBB tersebut menerapkan standar ganda ketika berhadapan dengan kepentingan negara-negara pemegang senjata nuklir lainnya.

Dampak terhadap Kerangka Kesepakatan Nuklir dan Pengawasan

Keputusan keras ini membayangi kelanjutan Kesepakatan Nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang sejatinya telah terbengkalai sejak pengunduran diri sepihak Amerika Serikat pada tahun 2018. Tanpa adanya kepercayaan yang membawahi pihak inspektur internasional, akses pengawasan terhadap fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Fordow berisiko mengalami penyempitan signifikan.

Para pengamat geopolitik memperingatkan bahwa kebuntuan diplomasi ini dapat memicu ketidakpastian komunikasi yang lebih berbahaya. "Ketika komunikasi teknis berubah menjadi perselisihan politik yang terbuka, risiko kegagalan diplomasi akan meningkat secara drastis," ungkap pakar hubungan internasional kawasan Middle East Policy Institute.

Arah Diplomasi Nuklir di Tengah Ketidakpastian

Iran telah berulang kali mengingatkan bahwa ketegangan ini tidak akan selesai selama pihak internasional melanggarkan sanksi ekonomi secara unilateral. Sebanyak 60 persen tingkat pengayaan uranium yang saat ini dicapai oleh Iran menjadi bukti kemajuan teknis mandiri yang dimiliki Teheran, sekaligus menjadi nilai tawar yang sangat tinggi dalam percaturan meja perundingan.

Meskipun demikian, hilangnya figur penengah yang netral seperti sosok Direktur Jenderal IAEA berpotensi mengunci pintu dialog di masa depan. Iran menuntut perubahan mendasar pada cara kerja dan pengawasan IAEA agar bebas dari tekanan negara-negara anggota G7 dan aliansinya, guna memastikan bahwa masa depan program nuklir Teheran mendapat perlakuan adil tanpa bias politis.