JAKARTA — DJP Pungut Pajak Seller Marketplace Mulai 1 Oktober 2026

Dinamika ekonomi digital di Indonesia memasuki babak baru yang semakin memperketat regulasi tata kelola perpajakan nasional. Langkah tegas diambil pemerintah untuk memastikan keadilan berusaha serta mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor perdagangan elektronik yang terus tumbuh melesat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi menetapkan kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pedagang (*seller*) yang bertransaksi di platform *marketplace* mulai 1 Oktober 2026.

Melalui kebijakan strategis ini, pengelola platform *e-commerce* besar yang beroperasi di Indonesia akan ditunjuk langsung sebagai penanggung jawab pemotongan dan penyetoran pajak. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah potensi kebocoran fiskal sekaligus menyelaraskan kewajiban perpajakan antara pedagang fisik (*offline*) dan pedagang digital (*online*).

Mekanisme Pemungutan dan Kategori Pajak Digital

Dalam skema baru ini, pengelola platform digital akan bertindak resmi sebagai agen pemungut (*withholding agent*). Mekanisme ini dirancang untuk memudahkan para pedagang *online*, karena mereka tidak lagi perlu menghitung dan menyetorkan PPh Pasal 22 secara mandiri setiap bulannya. Sistem pada platform *marketplace* akan secara otomatis memotong besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap transaksi penjualan.

Penerapan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ini disesuaikan dengan profil risiko, omzet tahunan, serta status keanggotaan perpajakan dari masing-masing pedagang. Pemerintah berupaya agar skema pemungutan ini tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum.

Berikut adalah perbandingan skema perpajakan sebelum dan sesudah kebijakan baru ini diberlakukan:

"Kebijakan pemungutan pajak melalui penunjukan platform ini dirancang bukan untuk membebani pelaku bisnis digital, melainkan demi menciptakan *level playing field* yang adil serta transparansi tata kelola perpajakan nasional," ungkap seorang analis kebijakan fiskal dalam tinjauan ekonominya.

Dampak Kebijakan bagi Pelaku UMKM Digital

Penerapan aturan anyar ini memicu berbagai tanggapan dari kalangan pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagian pedagang mengekspresikan kekhawatiran terkait potensi tergerusnya margin keuntungan di tengah sengitnya persaingan harga produk di pasar digital.

Para pelaku usaha berharap pemerintah memberikan kejelasan serta panduan teknis yang mudah dipahami sebelum aturan resmi digulirkan. "Kami menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi negara, namun kami sangat berharap ada kepastian batasan omzet agar pedagang kecil yang baru merintis tidak tertekan," ujar perwakilan salah satu asosiasi pedagang digital Indonesia.

Pemerintah menegaskan bahwa ketetapan mengenai fasilitas pajak untuk UMKM tetap berlaku. Berdasarkan regulasi perpajakan yang ada, wajib pajak orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap mendapatkan pembebasan PPh final. Namun, integrasi data NIK/NPWP pada akun *marketplace* tetap diwajibkan untuk keperluan verifikasi dan validasi data oleh DJP.

Langkah Strategis Menuju Integrasi Sistem 2026

Menjelang pemberlakuan resmi pada 1 Oktober 2026, otoritas perpajakan terus melakukan koordinasi intensif dengan para pengelola platform *marketplace* terkemuka di Tanah Air. Proses sinkronisasi sistem antarmuka pemograman aplikasi (API) serta penyesuaian basis data menjadi fokus utama dalam persiapan teknis ini.

Para pedagang diimbau untuk segera memperbarui data profil perpajakan mereka, termasuk validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui optimalisasi sistem pemungutan pajak digital ini, pemerintah optimis mampu memproyeksikan potensi peningkatan penerimaan negara dari sektor *e-commerce* hingga 25 sampai 30 persen pada tahun pertama pelaksanaannya.