SPP SMA/SMK Jabar Diaktifkan Lagi, Siap-Siap Bayar?

BARU SAJA! Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD mulai menggodok wacana penerapan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK dari keluarga mampu. Langkah ini memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Fakta Kunci

• Wacana aktifkan SPP untuk siswa mampu di SMA/SMK negeri
• Pembahasan dilakukan antara Pemprov Jabar dan DPRD
• SPP sempat dihapus pada 2017, kini kembali digodok
• Target penerapan: tahun ajaran 2025/2026
• Besar iuran belum ditetapkan, masih dalam kajian

Latar Belakang Wacana

SPP di Jawa Barat sebelumnya dihapus total pada 2017 silam. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh siswa SMA/SMK negeri, tanpa memandang kondisi ekonomi. Kini, Pemprov menilai penghapusan total justru memberatkan APBD. "Kami ingin subsidi tepat sasaran. Siswa mampu tetap berkontribusi, sementara siswa kurang mampu dibebaskan," ujar pejabat Dinas Pendidikan Jabar, Minggu (22/10).

Wacana ini muncul setelah evaluasi anggaran pendidikan. Data menunjukkan, dari total 1,2 juta siswa SMA/SMK negeri di Jabar, sekitar 40 persen berasal dari keluarga mampu. Jika SPP diterapkan hanya untuk mereka, potensi pendapatan mencapai Rp 500 miliar per tahun. Dana itu rencananya dialokasikan untuk peningkatan kualitas sekolah dan bantuan siswa miskin.

Reaksi Publik

Wacana ini langsung menuai kontroversi. Sejumlah orang tua mengaku khawatir. "Saya setuju jika untuk yang mampu, tapi jangan sampai ada pungutan liar," kata Rina, orang tua siswa di Bandung. Di sisi lain, akademisi menilai langkah itu rasional. "APBD tidak mungkin menanggung semua. Harus ada keadilan," ujar pengamat pendidikan Unpad, Prof. Agus.

DPRD Jabar sendiri masih terbelah. Fraksi oposisi menolak keras. "Ini mengkhianati janji politik penghapusan SPP," tegas anggota Komisi V DPRD Jabar, Bambang. Sementara fraksi pendukung pemerintah mendorong kajian matang.

Langkah Berikutnya

Pembahasan akan memasuki tahap uji publik pada November mendatang. Pemprov mengundang masukan dari sekolah, komite, dan ormas. Keputusan final ditargetkan awal 2025. Jika disetujui, aturan turunan berupa Peraturan Gubernur akan diterbitkan.

"Kami jamin tidak akan ada kenaikan drastis. Besaran SPP akan disesuaikan dengan kemampuan daerah," klaim Kadisdik Jabar. Namun, hingga kini angka pastinya masih dirahasiakan. Masyarakat diminta bersabar dan mengikuti perkembangan resmi.

BREAKING: Pantau terus Beritatercepat untuk update selanjutnya. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan begitu ada konfirmasi resmi dari Gubernur Jabar.