Sosok Ahmad Irawan, Anggota Komisi II DPR dari Golkar
JAKARTA — Ahmad Irawan, politisi senior Partai Golkar, resmi mengemban amanah sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan kepemiluan. Penempatan i...
JAKARTA — Ahmad Irawan, politisi senior Partai Golkar, resmi mengemban amanah sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan kepemiluan. Penempatan ini dinilai strategis menjelang tahun politik dan agenda reformasi birokrasi.
Kehadiran Irawan di komisi krusial tersebut langsung membawa angin segar. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap jalannya desentralisasi dan memastikan pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan warga di daerah.
Fokus Utama
Dalam berbagai kesempatan, Ahmad Irawan menyoroti tiga isu prioritas yang akan ia dorong selama masa tugasnya. Pertama, percepatan penyederhanaan regulasi yang kerap tumpang tindih antara pusat dan daerah. Kedua, penguatan integritas penyelenggara pemilu menjelang gelaran pilkada serentak. Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui reformasi sistem merit yang lebih transparan.
“Komisi II memiliki peran vital dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan akuntabel. Saya akan kawal terus setiap kebijakan agar tepat sasaran,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis pekan lalu.
Rekam Jejak Singkat
Sebelum duduk di Senayan, Ahmad Irawan dikenal sebagai kader Golkar yang lama berkecimpung di ranah organisasi kepemudaan dan pemerintahan daerah. Pria kelahiran Makassar ini mengawali karir politiknya dari tingkat lokal, menjabat sebagai anggota DPRD provinsi, hingga akhirnya dipercaya melaju ke parlemen nasional.
Pengalamannya di eksekutif dan legislatif daerah menjadi modal penting dalam membedah persoalan otonomi daerah yang kerap mencuat di Komisi II. Rekan-rekannya di fraksi menyebut ia sebagai sosok pekerja yang detail dan senang turun langsung memantau aspirasi konstituen.
Tantangan ke Depan
Sejumlah persoalan pelik sudah menanti. Mulai dari polemik netralitas ASN, sinkronisasi peraturan daerah dengan pusat, hingga isu kerawanan data pemilih tetap yang harus diurai bersama Kemendagri dan KPU. Ahmad Irawan mengaku siap berkolaborasi lintas fraksi untuk menuntaskan pekerjaan rumah tersebut.
“Ini bukan kerja satu pihak. Sinergi dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu adalah kunci. Saya optimis kita bisa menjaga kualitas demokrasi kita,” imbuhnya.
Dengan pengangkatan ini, Fraksi Golkar berharap Ahmad Irawan dapat memperkokoh posisi partai di lini pengawasan pemerintahan dan turut menyukseskan agenda strategis nasional yang diusung bersama mitra koalisi.
Comments (0)