Skandal Pelecehan Seksual di Polda Sumbar: Kasus Dihentikan, Pelaku Promosi

BARU SAJA — Seorang polisi wanita di lingkungan Polda Sumatera Barat diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh perwira di institusi itu sendiri. Ironisnya, penyelidikan kasus ini dihentikan meski bukti-bukti awal sudah diajukan. Pelaku yang merupakan atasan korban justru mendapat promosi jabatan.

Sumber internal yang mengetahui langsung perkara ini mengungkapkan, dugaan pelecehan terjadi beberapa waktu lalu di lingkungan kerja. Korban, yang berpangkat Brigadir, melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dengan harapan mendapat perlindungan. Namun, proses hukum yang bergulir di internal kepolisian mendadak berhenti. Peristiwa diduga terjadi di ruang kerja pelaku pada jam dinas. Korban awalnya enggan melapor karena tekanan hierarki. Setelah mendapat dukungan rekan senior, ia memberanikan diri membawa kasus ini ke Provos.

Bukti Kuat Diabaikan, Penyelidikan Dihentikan

Sejumlah barang bukti seperti rekaman komunikasi digital dan keterangan saksi rekan kerja telah diserahkan. Termasuk tangkapan layar percakapan vulgar dan video pendek yang diduga direkam tanpa sepengetahuan pelaku. Seorang saksi mata yang juga Polwan mengaku melihat langsung kejadian tersebut. Meski demikian, penyidik menyatakan kasus ini tidak cukup bukti untuk dilanjutkan. Keputusan itu dipertanyakan banyak pihak karena bukti yang ada dinilai sudah jelas.

• Dugaan Pelecehan: Korban menyebut mengalami tindakan tidak senonoh oleh perwira.
• Bukti: Rekaman pesan vulgar, video singkat, dan kesaksian rekan kerja.
• Status Kasus: Penyelidikan dihentikan sepihak.

Promosi Kontroversial Ditengah Kasus

Yang membuat kasus ini semakin kontroversial, perwira yang dilaporkan justru menerima surat perintah kenaikan pangkat. Berdasarkan dokumen internal, perwira tersebut naik dari AKP menjadi Kompol hanya berselang dua bulan setelah laporan masuk. Surat promosi ini ditandatangani oleh Karo SDM Polda Sumbar. Langkah ini memicu protes dari internal, tetapi pimpinan Polda Sumbar hingga kini belum memberikan keterangan resmi.

Organisasi masyarakat sipil dan pengamat kepolisian mengecam tindakan ini. Mereka menilai institusi kepolisian gagal melindungi korban dan justru menunjukkan pembiaran. Komnas Perempuan mendesak Kapolri mengusut tuntas. Sementara itu, puluhan personel Polwan di Sumbar menyatakan solidaritas secara diam-diam melalui grup pesan. "Ini tamparan bagi reformasi internal," ujar salah satu aktivis.

Gelombang Protes dan Desakan Transparansi

Kasus ini memicu kemarahan di media sosial. Tagar #PerwiraPelakuPelecehan dan #JusticeForPolwan menjadi trending. Masyarakat sipil menggalang petisi daring yang dalam hitungan jam telah ditandatangani ribuan orang. Mereka mendesak agar perwira itu dinonaktifkan dan proses hukum dibuka kembali.

Korban Cari Keadilan Eksternal

Menghadapi situasi tersebut, korban dikabarkan tengah menempuh jalur pelaporan ke lembaga eksternal seperti Komnas Perempuan dan Komisi Kepolisian Nasional. Korban telah menghubungi pengacara dan LSM pendamping. Ia juga berencana melaporkan dugaan obstruction of justice karena penyelidikan dihentikan sepihak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Polda Sumatera Barat maupun Mabes Polri terkait penghentian kasus dan promosi perwira dugaan pelaku. Ketidakjelasan ini memicu tagar #JusticeForPolwan di media sosial. Publik kini menunggu langkah tegas dari institusi penegak hukum.