Said Iqbal Resmi Jabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sebuah langkah strategis yang menandai era baru dalam hubungan antara pemerintah dan gerakan buruh Indonesia. Sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini kini mengemban misi besar: menjembatani aspirasi puluhan juta pekerja dengan kebijakan negara di tingkat tertinggi.

Penunjukan ini mengejutkan sekaligus melegakan banyak kalangan. Pasalnya, Said Iqbal dikenal sebagai aktivis buruh vokal yang selama lebih dari dua dekade kerap berada di garda terdepan dalam setiap aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum, penolakan sistem outsourcing, hingga penghentian kebijakan omnibus law yang dianggap merugikan kelas pekerja. Kini, ia justru duduk di lingkar dalam kekuasaan — sebuah paradoks politik yang menarik untuk dicermati.

Dari Jalanan Menuju Istana

Perjalanan Said Iqbal menuju kursi penasihat istana bukanlah cerita instan. Pria kelahiran 5 Juli 1968 ini telah menghabiskan lebih dari 25 tahun mengorganisir buruh dari tingkat pabrik hingga konfederasi nasional. Di bawah kepemimpinannya, KSPI tumbuh menjadi salah satu federasi serikat pekerja terbesar di Indonesia dengan basis massa mencapai lebih dari 3 juta anggota yang tersebar di sektor manufaktur, pertambangan, dan jasa.

"Saya tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Tapi ketika Presiden memanggil dan meminta saya berkontribusi untuk bangsa, bagaimana mungkin saya menolak? Ini bukan tentang jabatan — ini tentang tanggung jawab sejarah untuk memastikan buruh Indonesia tidak lagi menjadi warga kelas dua di negeri sendiri," ujar Said Iqbal dalam wawancara eksklusif usai pelantikannya di Istana Negara, Kamis pekan lalu.

Pernyataan tersebut mencerminkan dilema klasik yang dihadapi banyak aktivis ketika ditawari posisi dalam pemerintahan: antara mempertahankan independensi gerakan atau masuk ke dalam sistem untuk mendorong perubahan dari dalam. Said Iqbal tampaknya memilih jalan kedua — sebuah taruhan politik yang berani.

Tugas dan Tantangan di Depan Mata

Sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal memiliki akses langsung kepada Presiden Prabowo untuk memberikan rekomendasi terkait isu-isu ketenagakerjaan strategis. Beberapa agenda mendesak yang langsung menjadi prioritasnya antara lain:

• Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan: Memastikan formula kenaikan upah minimum lebih berpihak pada pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.
• Perlindungan Pekerja Informal: Dari 140 juta angkatan kerja Indonesia, lebih dari 60 persen bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial memadai.
• Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK): Menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri 4.0 dan transisi energi hijau.
• Penanganan PHK Massal: Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor tekstil dan alas kaki yang terdampak persaingan global.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari hingga September 2024, terdapat lebih dari 45.000 pekerja yang terkena PHK di berbagai sektor, dengan industri tekstil dan garmen sebagai penyumbang terbesar. Angka ini menjadi alarm keras yang memerlukan respons kebijakan cepat dan tepat.

Respons Publik: Antara Optimisme dan Skeptisisme

Penunjukan Said Iqbal menuai reaksi beragam. Kalangan serikat pekerja menyambutnya dengan penuh harap. "Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang aktivis buruh sejati masuk ke lingkar inti kekuasaan. Kami berharap Pak Said tidak lupa akar perjuangannya," ujar Riden Hatam Aziz, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia).

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andrianto Wibisono, mengingatkan potensi konflik kepentingan. "Tantangan terbesar Said Iqbal adalah membuktikan bahwa ia bisa menjadi negarawan, bukan sekadar corong serikat pekerja. Ia harus mampu menyeimbangkan kepentingan buruh, pengusaha, dan stabilitas ekonomi nasional," katanya.

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyatakan sikap wait-and-see. Mereka berharap penasihat baru presiden ini mampu melihat persoalan ketenagakerjaan secara holistik, tidak parsial.

Meneropong Masa Depan Hubungan Industrial

Kehadiran Said Iqbal di lingkaran presiden membuka babak baru dalam dinamika hubungan industrial Indonesia. Model tripartit — pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja — yang selama ini sering mandek kini memiliki peluang untuk direvitalisasi. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lain dalam mengelola konflik perburuhan secara konstruktif.

Namun, jalan menuju sana tidaklah mulus. Said Iqbal harus menghadapi resistensi dari birokrasi yang terbiasa dengan status quo, ekspektasi tinggi dari basis massanya, serta tekanan struktural ekonomi global yang memaksa pemerintah untuk menjaga iklim investasi. Di titik inilah kapasitas kepemimpinan dan negosiasinya akan benar-benar diuji.

"Saya sadar betul, dari luar tembok istana, perjuangan terasa lebih mudah — cukup teriak lantang dan turun ke jalan. Tapi dari dalam, saya harus menjahit konsensus, mengelola ekspektasi, dan yang terpenting: memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kehidupan buruh di lapangan," tutup Said Iqbal.

Waktu akan membuktikan apakah langkah Said Iqbal masuk ke istana merupakan kemenangan politik kaum buruh atau justru awal dari kooptasi gerakan. Yang pasti, puluhan juta pekerja Indonesia kini menaruh asa pada pundak mantan aktivis yang kini berganti jas.