Ribka Haluk Desak Pemda Wujudkan Kepemimpinan Perempuan Berbasis Data

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah agar segera mewujudkan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan bertumpu pada data akurat. Seruan ini disampaikan sebagai bagian dari percepatan kesetaraan gender di lingkungan birokrasi publik.

Dalam keterangannya, Ribka Haluk menggarisbawahi bahwa kepemimpinan perempuan bukan lagi sekadar soal keterwakilan numerik. Lebih dari itu, dibutuhkan transformasi mendasar yang mampu mengubah cara pandang dan kebijakan dalam pemerintahan daerah. “Kita harus bergerak dari sekadar hadir menjadi benar-benar mempengaruhi arah pembangunan,” tegasnya.

Hambatan Struktural dan Kultural

Wamendagri mengakui bahwa tantangan mewujudkan kepemimpinan perempuan di daerah masih besar. Stereotip gender, beban ganda, hingga minimnya dukungan sistemik kerap menjadi tembok tebal. Oleh karena itu, ia meminta setiap kepala daerah untuk tidak hanya memenuhi kuota, melainkan juga menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perempuan untuk memimpin.

Menurutnya, kebijakan seperti jam kerja fleksibel, fasilitas penitipan anak, serta perlindungan dari diskriminasi merupakan langkah awal yang harus diprioritaskan. Tanpa intervensi struktural, partisipasi perempuan dalam jabatan pimpinan akan sulit meningkat signifikan.

Data Sebagai Pilar Kebijakan

Dalam kesempatan tersebut, Ribka Haluk memberikan penekanan khusus pada pentingnya kebijakan berbasis data. Ia menyebut bahwa data terpilah gender adalah kunci untuk mengidentifikasi kesenjangan yang tersembunyi dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta segera memperkuat sistem pendataan gender di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dengan data yang valid, kita bisa melihat dengan jelas di mana titik lemah dan peluang. Kebijakan yang lahir dari data akan lebih cerdas dan berdampak nyata,” ujarnya. Ia mencontohkan, alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan akan lebih efektif jika didasarkan pada profil gender masing-masing wilayah.

Target Nasional dan Komitmen Kemendagri

Arahan ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin kelima tentang kesetaraan gender. Ribka Haluk menekankan bahwa Kemendagri akan memperketat pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengarusutamaan gender di daerah.

Bahkan, ia mengisyaratkan bahwa indikator keberhasilan kepemimpinan perempuan akan menjadi salah satu aspek dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Hal ini diyakini dapat memacu komitmen para bupati dan wali kota agar lebih serius mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

Seruan ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan. Mereka berharap langkah konkret segera menyusul agar kepemimpinan perempuan tidak hanya menjadi wacana, melainkan kenyataan yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat luas.