Propam Periksa Tujuh Polisi Kasus Tewasnya Pemuda Saat Tawuran Makassar

MAKASSAR — Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan resmi memeriksa tujuh personel kepolisian yang diduga terlibat dalam insiden tewasnya seorang pemuda saat aksi tawuran di Kota Makassar. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal aparat dalam mengusut tuntas dugaan kelalaian yang berujung hilangnya nyawa seorang warga sipil.

Insiden tersebut mengemuka setelah beredar luas rekaman amatir yang memperlihatkan detik-detik kerusuhan antar kelompok pemuda di salah satu ruas jalan utama Makassar. Dalam peristiwa nahas itu, seorang pemuda dilaporkan meninggal dunia akibat luka serius yang dideritanya. Publik pun mempertanyakan respons aparat yang dinilai lambat dalam membubarkan massa.

Kronologi dan Dugaan Kelalaian di Lapangan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tawuran antar kelompok terjadi pada dini hari ketika situasi kota mulai sepi. Sejumlah saksi mata menyebut bahwa keributan berlangsung cukup lama sebelum petugas kepolisian tiba di lokasi. Warga sekitar mengaku sempat berupaya melerai, namun jumlah massa yang bertambah membuat situasi semakin tidak terkendali.

Pemeriksaan terhadap tujuh polisi tersebut menyoroti sejumlah aspek, mulai dari kecepatan respons, prosedur pengamanan, hingga dugaan pembiaran yang mengakibatkan jatuhnya korban. Propam juga mendalami apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan personel saat pengamanan berlangsung.

"Kami periksa tujuh personel untuk klarifikasi. Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah ada prosedur yang tidak dijalankan atau ada kelalaian di lapangan," ujar sumber internal kepolisian yang enggan disebutkan namanya.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hasil pemeriksaan sementara akan menentukan apakah para personel tersebut hanya dimintai keterangan sebagai saksi atau berpotensi dijerat sanksi etik maupun pidana.

Desakan Publik dan Komitmen Pengusutan

Kasus ini memicu gelombang kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Organisasi kepemudaan dan lembaga pemantau kepolisian mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada level personel lapangan, melainkan juga menelusuri kemungkinan lemahnya pengawasan di tingkat komando.

• Transparansi: Publik menuntut hasil pemeriksaan Propam dibuka secara terbuka kepada masyarakat.
• Akuntabilitas: Jika terbukti lalai, personel harus dikenai sanksi tegas sesuai kode etik kepolisian.
• Pencegahan: Perlu strategi patroli dini hari untuk mencegah tawuran susulan di titik rawan.

Pengamat kepolisian menilai kasus ini menjadi ujian bagi institusi Polri dalam membuktikan komitmen reformasi internal. Menurut mereka, penanganan yang lamban terhadap oknum sendiri berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah.

Sementara itu, keluarga korban berharap keadilan dapat ditegakkan. Mereka meminta agar proses hukum berjalan objektif tanpa tebang pilih, mengingat korban adalah warga sipil yang seharusnya dilindungi negara.

Langkah Lanjutan Propam Polda Sulsel

Propam Polda Sulsel menyatakan akan memanggil sejumlah saksi tambahan, termasuk warga dan rekan korban, untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi juga menjadi barang bukti penting yang tengah dianalisis tim penyidik.

Jika ditemukan unsur pidana, kasus ini dapat dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Namun bila hanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin, sanksi akan diberikan melalui sidang kode etik profesi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai hasil lengkap pemeriksaan. Publik diminta menunggu proses hukum yang sedang berjalan agar tidak terjadi spekulasi yang memperkeruh situasi.