Program Buku Nasional Terancam Berhenti, Perpusnas Mengadu

JAKARTA — Proyek distribusi buku gratis ke seluruh pelosok negeri kini di ujung tanduk. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah secara drastis memangkas alokasi dana, sehingga ribuan titik layanan literasi berisiko tak lagi menerima kiriman buku tahun ini.

Skala Distribusi Terdampak

Program ini bukan sekadar bantuan biasa. Setiap lokasi sasaran—mulai dari desa, taman baca masyarakat, puskesmas, hingga taman literasi—dijadwalkan menerima 1.000 eksemplar buku per titik. Total volume distribusi mencakup ratusan ribu judul dengan sasaran menjangkau daerah tertinggal yang selama ini minim akses bacaan.

Sumber daya yang dipangkas langsung menyentuh operasional pengiriman, pencetakan, dan pendataan. Biaya logistik menjadi korban pertama. Padahal, buku-buku ini telah dinantikan oleh pengelola perpustakaan desa dan kader literasi yang menggantungkan aktivitas mereka pada pasokan rutin.

Data Kunci yang Terancam

• 1.000 buku — kuota tetap untuk setiap lokasi penerima, tak bisa dikurangi separuh.
• Ribuan titik layanan — mencakup desa, puskesmas, taman baca, dan taman literasi di seluruh Indonesia.
• Pemangkasan anggaran — langsung berdampak pada tahap pencetakan dan distribusi tahap kedua.

Kronologi di DPR

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR yang berlangsung kemarin, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyampaikan kondisi darurat ini. Pimpinan lembaga memaparkan bahwa tanpa pencairan dana segera, pengiriman buku akan terhenti total pada triwulan depan.

“Kami tak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa program ini bisa mati suri,” ujar seorang pejabat yang hadir. “Efisiensi memang perlu, tapi jangan sampai membunuh gerakan literasi yang baru mulai berakar di masyarakat.”

DPR berjanji akan mengkaji ulang postur anggaran dan mencari solusi agar distribusi buku bisa dilanjutkan. Namun, waktu semakin sempit karena kontrak dengan percetakan dan penyedia jasa logistik segera memasuki masa tenggat.

Dampak Langsung

Sejumlah pengelola taman baca di luar Pulau Jawa mengaku sudah menerima pemberitahuan penundaan. “Kami biasanya mendapat kiriman setiap enam bulan sekali. Sekarang katanya harus menunggu dahulu,” ungkap seorang pegiat literasi yang enggan disebutkan namanya.

Puskesmas juga turut merasakan imbasnya. Koleksi buku kesehatan dan bacaan anak yang biasa ditempatkan di ruang tunggu kini tak diperbarui. Padahal, momentum ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat melalui bahan bacaan ringan.

Program ini sejatinya menjadi tulang punggung gerakan literasi nasional. Tanpa intervensi cepat, target peningkatan indeks literasi Indonesia yang sudah tertinggal dari negara tetangga berpotensi meleset semakin jauh. Perpusnas masih berharap ada jalan tengah agar efisiensi tak mengorbankan akses bacaan bagi puluhan juta warga.