Prabowo Merasa Dihantam di Ulu Hati akibat Pencurian Kekayaan Alam Indonesia

Bukan pemandangan biasa ketika seorang presiden mengungkapkan gejolak batinnya tanpa tedeng aling-aling. Di hadapan ribuan koperasi yang berkumpul dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, Minggu (12/7/2026), Presiden Prabowo Subianto tak sanggup menyembunyikan kepedihan yang menggerogoti sanubarinya. Dengan suara bergetar dan mata yang jarang berkedip, ia melukiskan rasa sakit yang seolah menikam tepat di pusat jiwa seorang pemimpin.

Momen itu tercipta saat Prabowo menyinggung persoalan yang telah menjadi luka kronis Republik ini: bocornya kekayaan alam Indonesia ke tangan-tangan asing. Alih-alih berpidato dengan gaya kenegaraan yang formal, sang presiden memilih kejujuran yang telanjang. Ia menyandingkan statistik kemiskinan dengan potensi sumber daya yang melimpah, lalu membenturkan realitas tersebut dengan perasaan personalnya yang paling dalam. Ekspresinya bukan kemarahan, melainkan nestapa yang dalam—seperti seorang ayah yang menyaksikan anaknya dirampok, tetapi si perampok justru dilindungi oleh sistem yang cacat.

“Saya Merasa Dihantam di Ulu Hati”: Metafora Luka Kedaulatan

Ulu hati, dalam anatomi emosi, adalah pusat kelemahan sekaligus pusat keberanian. Ketika Prabowo memilih frasa itu, ia tidak sedang beretorika. Ia menggambarkan betapa kehilangan kendali atas sumber daya alam bukan sekadar angka di neraca perdagangan, melainkan pukulan telak yang menggetarkan inti kesadaran seorang pemimpin negara. “Saya merasa dihantam di ulu hati,” ucapnya lirih, namun mantap, menghentikan sejenak ritme tepuk tangan hadirin yang berubah menjadi keheningan.

“Ini bukan sekadar angka. Ini tentang betapa kita harus terus berjuang, karena kekayaan kita terus mengalir ke luar. Kekayaan kita dicuri, dan saya merasa dihantam di ulu hati.”

Pernyataan ini menyiratkan bahwa di balik postur tegas seorang Prabowo yang selama ini dikenal, tersimpan rasa frustrasi yang tak lagi bisa dibendung. Ia seakan mengatakan bahwa sistem pertahanan ekonomi Indonesia telah ditembus begitu rupa sehingga pencurian itu terjadi di siang bolong, terang-benderang, namun seakan lumrah.

Skala Pencurian Kekayaan Alam Indonesia: Angka yang Membungkam

Ucapan presiden itu bukan sekadar curahan hati tanpa dasar. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kebocoran kekayaan alam dalam jumlah yang mencengangkan. Kerugian akibat illegal fishing diperkirakan mencapai lebih dari Rp 40 triliun per tahun, sementara penambangan emas ilegal telah menyedot lebih dari 50 ton emas per tahun dari tanah Papua, Kalimantan, dan Sumatera, dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Belum lagi penyelundupan kayu, nikel, timah, hingga satwa liar yang dilindungi.

Yang lebih menyakitkan, berdasarkan riset sejumlah LSM lingkungan, sekitar 70% kayu yang beredar di pasar internasional dari Indonesia diduga kuat berasal dari pembalakan liar. Sementara itu, sektor kelautan yang digadang-gadang sebagai masa depan pangan dunia justru menjadi ajang pencurian oleh kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Natuna, Laut Arafura, hingga Selat Malaka. Angka-angka ini ibarat pedang bermata dua: membuktikan betapa kayanya Indonesia, sekaligus membuktikan betapa lemahnya pengawasan.

Modus Operandi: Dari Hantu Laut hingga Mafia Tambang

Pola pencurian kekayaan alam Indonesia tidak monolitik. Di lautan, IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) menggunakan kapal berbendera asing dengan teknologi canggih yang mampu mendeteksi keberadaan ikan dari jarak jauh, sementara pengawasan Indonesia masih tertatih-tatih dengan keterbatasan alat utama sistem pertahanan. Di daratan, mafia tambang beroperasi dengan jaringan yang melibatkan oknum aparat, pengusaha, hingga konsorsium internasional yang memanfaatkan celah regulasi dan konflik agraria di daerah-daerah terpencil.

Sering kali, pencurian ini terjadi dengan cara yang sangat rapi: kayu diselundupkan melalui pelabuhan tikus, emas dibawa melalui jalur udara komersial, dan hasil laut dipindahkan dari kapal kecil ke kapal induk di tengah laut lepas, beyond the radar. Metode ini semakin canggih seiring digitalisasi, di mana transaksi keuangan yang mencurigakan disembunyikan di balik perusahaan cangkang dan transaksi cryptocurrency.

Yang membuat Prabowo merasa “dihantam di ulu hati” barangkali bukan hanya jumlahnya, melainkan kenyataan bahwa praktik ini sudah berlangsung puluhan tahun dan seakan menjadi “rahasia umum” yang tak kunjung terselesaikan, meskipun berbagai operasi gabungan sudah dikerahkan. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan soal integritas nasional.

Dampak Riil: Kemiskinan di Tengah Kelimpahan

Eksploitasi ilegal sumber daya alam tidak hanya menghilangkan potensi pendapatan negara, tetapi juga menciptakan paradoks yang keji: masyarakat di sekitar lokasi kekayaan alam sering kali justru hidup di bawah garis kemiskinan. Di pedalaman Papua, tempat emas dan tembaga dikeruk, masyarakat adat masih berjuang melawan malaria dan kekurangan air bersih. Di pesisir Natuna, nelayan lokal terpaksa gigit jari karena wilayah tangkapan mereka disikat oleh kapal-kapal raksasa asing.

Presiden Prabowo tampaknya ingin menekankan bahwa pencurian ini adalah kejahatan struktural yang melanggengkan ketimpangan. Ia seolah ingin menyentak kesadaran publik: bahwa selagi kita sibuk berdebat tentang hal-hal prosedural, kekayaan kita lenyap, dan rakyat tetap terbelenggu oleh kemiskinan. Sorot matanya saat berpidato menggambarkan kelelahan jiwa, namun juga tekad untuk mengubah keadaan.

Respon dan Langkah Pemerintah

Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum telah meningkatkan patroli dan membentuk satuan tugas khusus. Selain itu, Presiden Prabowo mengisyaratkan bahwa ia akan mendorong revisi regulasi yang memberikan sanksi lebih berat, sekaligus mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Strategis. Ia juga menyerukan partisipasi aktif koperasi untuk menjadi benteng ekonomi rakyat yang mampu memutus mata rantai pencurian ini melalui pengelolaan langsung sumber daya lokal.

“Kita tidak bisa lagi bertindak biasa-biasa saja,” tegasnya di akhir pidato, sebelum menutup acara dengan optimisme yang dijaga. “Rasa sakit ini harus menjadi bahan bakar. Kita harus pastikan anak cucu kita mewarisi Indonesia yang utuh, bukan Indonesia yang dikuras.”