Prabowo Kaget Banyak Kekayaan Negara Hilang: Anggaplah Ini Kelalaian Bersama

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterkejutannya atas banyaknya kebocoran dan hilangnya kekayaan negara yang terjadi selama ini. Kepala Negara mengaku menemukan berbagai data dan fakta penyimpangan pengelolaan kekayaan negara selama kurang lebih 18 bulan masa kepemimpinannya.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Di hadapan para ulama dan peserta konferensi, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam.

"Bahwa setelah sekian puluh tahun kita merdeka, apalagi sesudah saya menjadi Presiden, saya melihat data-data, fakta-fakta, saya merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita, yang kita membiarkan," kata Prabowo.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, Prabowo menekankan bahwa penyimpangan-penyimpangan inilah yang menjadi akar permasalahan kondisi bangsa saat ini. Ia secara terbuka mengajak seluruh elemen untuk mengakui bahwa terlalu banyak kekayaan negara yang hilang dan diambil dari hak rakyat. Presiden menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Anggap Sebagai Kelalaian Bersama

Dalam pidatonya, Prabowo tidak secara spesifik menyebut pihak atau rezim tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya aset negara tersebut. Sebaliknya, ia memilih menggunakan narasi "kelalaian bersama" untuk menggambarkan situasi yang terjadi selama puluhan tahun ini.

"Penyimpangan-penyimpangan ini, menurut keyakinan saya, inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa," imbuh Prabowo.

Presiden menyiratkan bahwa praktik-praktik kebocoran anggaran dan penyelewengan aset negara ini telah mengakar dan tidak tersentuh oleh penegakan hukum yang efektif. Dengan menyebutnya sebagai kelalaian kolektif, Prabowo tampak berupaya membangun kesadaran nasional alih-alih melakukan perburuan kesalahan secara politik.

Komitmen Perbaikan Tata Kelola

Keterkejutan Prabowo ini sejalan dengan langkah pemerintahannya yang dalam beberapa bulan terakhir kian agresif membenahi tata kelola penerimaan negara. Salah satu gebrakan utamanya adalah implementasi Sistem Penerimaan Negara (SPN) dan penertiban di sektor sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan yang selama ini dianggap menjadi ladang kebocoran keuangan negara.

Berdasarkan data yang dirilis pemerintah sebelumnya, potensi kerugian negara akibat praktik ilegal di sektor kelapa sawit dan pertambangan mencapai ratusan triliun rupiah. Angka ini dinilai sebagai pemicu keterkejutan Presiden yang diungkapkan di forum NU tersebut.

Forum Munas Alim Ulama dan Konbes NU sendiri menjadi platform strategis bagi Presiden untuk menyampaikan pesan ini, mengingat NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki basis massa akar rumput yang kuat. Dengan mengajak elemen agama untuk turut serta mengawal kekayaan negara, Prabowo berharap ada tekanan sosial dan moral untuk menghentikan kebocoran yang selama ini terjadi.

Pengakuan Presiden di Bangkalan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan berhenti hanya pada ungkapan keterkejutan, melainkan akan terus melanjutkan reformasi birokrasi dan penegakan hukum untuk mengamankan aset-aset negara yang selama ini rentan diselewengkan.