Prabowo: Hanya Koperasi Desa Siap Operasional yang Boleh Diresmikan

BREAKING—Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas: peresmian Koperasi Desa Merah Putih harus dihentikan sementara jika belum memenuhi syarat operasional. Arahan ini disampaikan langsung di hadapan ribuan peserta Hari Koperasi Nasional.

Perintah Langsung ke Menteri Koperasi

Saat menerima laporan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Prabowo menanyakan jumlah koperasi yang sudah terbentuk. “Sudah berapa? 12 ribu?” potongnya. Namun, ia langsung menekankan agar jangan terburu-buru meresmikan unit-unit tersebut.

“Kalau kita hanya sanggup 5.000 yang benar-benar siap, ya resmikan 5.000 saja,” ujar Presiden. Pernyataan ini sekaligus menetapkan bahwa patokan utama adalah kesiapan operasional, bukan sekadar jumlah yang terbentuk secara administratif.

Lebih dari 1.000 Koperasi Sudah Berjalan

Berdasarkan data terbaru, sudah lebih dari seribu koperasi mulai beroperasi melayani masyarakat desa. Angka ini diproyeksikan bertambah cepat menjadi 5.000 hingga 6.000 unit dalam waktu dekat. Presiden menegaskan, pemerintah akan meresmikan sesuai kapasitas riil di lapangan tanpa paksaan target.

• Total koperasi terbentuk: sekitar 12.000 unit di seluruh Indonesia
• Koperasi sudah operasional: lebih dari 1.000 unit
• Proyeksi peresmian: 5.000–6.000 unit dalam waktu dekat

Filosofi Langkah Seribu Kilometer

Prabowo mengutip peribahasa bahwa perjalanan sejauh seribu kilometer harus dimulai dengan satu langkah pertama. Ia meminta seluruh jajaran tidak melihat rendah pencapaian saat ini karena justru dari langkah-langkah kecil itulah fondasi ekonomi kerakyatan dibangun. “Insyaallah, kita akan terus melangkah,” imbuhnya.

Kesiapan SDM Melalui Latsarmil SPPI

Di tempat terpisah, para calon manajer koperasi dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) baru saja menuntaskan Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) di Markas Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta. Mereka disiapkan sebagai ujung tombak pengelola koperasi dengan disiplin tinggi. Kehadiran mereka menjadi jaminan bahwa begitu diresmikan, koperasi akan langsung beroperasi dengan manajemen profesional.

Pelatihan ini menjadi syarat mutlak sebelum seorang sarjana ditempatkan di desa. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa setiap koperasi yang diresmikan memiliki sumber daya manusia yang terlatih, bukan sekadar struktur organisasi di atas kertas.

Dampak Bagi Desa dan Ekonomi Lokal

Kebijakan bertahap ini diyakini akan memperkuat daya tahan koperasi. Koperasi yang dipaksakan beroperasi tanpa persiapan rentan menjadi “koperasi hantu” yang hanya ada saat seremoni. Sebaliknya, unit yang matang akan mampu menggerakkan sektor pertanian, simpan pinjam, dan distribusi barang kebutuhan pokok di desa.

Pemerintah menargetkan program ini menjadi motor pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi hingga pelosok. Meski tidak ada tenggat waktu kaku, percepatan tetap dilakukan seiring meningkatnya kapasitas pelatihan dan pendampingan.

Baca juga:

• Koperasi Merah Putih Bidik Sawit dan Energi Surya
• Strava Tegaskan Harga Langganan Tak Naik Usai Ditetapkan Pemungut PPN Digital