Prabowo Bilang Demo Dibayar, PKB Dorong Pemerintah Evaluasi Kebijakan

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya pihak yang membiayai aksi demonstrasi menuai tanggapan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta pemerintah tidak terburu-buru menuding, melainkan lebih fokus pada evaluasi kebijakan yang mungkin memicu keresahan publik.

Daniel menegaskan, menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara dan bagian tak terpisahkan dari iklim demokrasi yang sehat. Ia mengingatkan, pemerintah seharusnya melihat aksi-aksi tersebut sebagai cermin untuk introspeksi, bukan sebagai ancaman yang perlu dicurigai.

"Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa," ujar Daniel kepada awak media, Jumat (26/6/2026).

Menurut Daniel, tuduhan adanya pendanaan di balik demonstrasi tanpa bukti yang jelas justru dapat memperkeruh suasana dan melemahkan esensi demokrasi itu sendiri. Ia mengajak semua pihak untuk bijak dalam merespons dinamika publik dan tidak terjebak pada narasi yang saling menyalahkan.

PKB, kata dia, tetap menjunjung tinggi tradisi dialog dan musyawarah dalam setiap penyelesaian persoalan bangsa. Partai besutan Muhaimin Iskandar itu mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan kritis yang turun ke jalan.

"Kami percaya, kebijakan yang tepat hanya lahir dari pemimpin yang mau mendengar. Jika ada kebijakan yang dinilai memberatkan, evaluasi adalah langkah yang lebih produktif ketimbang mempertanyakan niat di balik setiap protes," tambah Daniel.

Di tengah meningkatnya tensi politik, pernyataan Presiden Prabowo tentang demo yang dibiayai pihak tertentu memancing diskusi hangat di ruang publik. Beragam kalangan menilai klaim semacam itu perlu dibarengi dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polarisasi.

Laporan media kami sebelumnya mengungkap, sejumlah aksi demonstrasi dalam beberapa pekan terakhir di berbagai daerah tampak didukung oleh aliansi masyarakat sipil yang luas, bukan sekadar kelompok kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keresahan yang mendasari aksi-aksi tersebut bersifat organik dan berakar pada persoalan nyata di lapangan.

Daniel berharap, pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi kebijakan yang dinilai publik kontroversial. "Evaluasi bukan berarti mengakui kesalahan, melainkan wujud tanggung jawab untuk terus memperbaiki tata kelola negara," pungkasnya.

Dengan berkembangnya situasi ini, publik menanti bagaimana pemerintahan Prabowo akan merespons masukan dari berbagai pihak, termasuk dari partai politik seperti PKB yang terus mendorong dialog dan pendekatan evaluatif.