Polwan Sumbar Korban Pelecehan Perwira, Kasus Dihentikan, Pelaku Dipromosi

BREAKING NEWS — Seorang polisi wanita (Polwan) di Polda Sumatera Barat diduga mengalami kekerasan seksual oleh seorang perwira atasannya. Kasus ini justru dihentikan meskipun bukti-bukti sudah dilaporkan. Ironisnya, sang perwira kini mendapatkan promosi jabatan strategis.

Kronologi Pelaporan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut beberapa waktu lalu ke Propam Polda Sumbar. Ia menyerahkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman percakapan dan tangkapan layar pesan singkat. Laporan itu diajukan setelah korban merasa tidak aman dan terus mendapat tekanan dari pelaku.

Namun, proses penyelidikan tidak berjalan sesuai harapan. Alih-alih menindaklanjuti laporan, penyidik justru menghentikan kasus ini. Langkah tersebut diambil tanpa memberikan kejelasan yang memadai kepada korban. Sejumlah saksi internal juga enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

Penghentian Kasus dan Promosi Pelaku

Sumber internal menyebutkan bahwa meskipun bukti telah lengkap, Propam menyatakan tidak menemukan cukup alat bukti untuk melanjutkan perkara. Keputusan ini menuai tanda tanya besar dari sejumlah pihak. Beberapa anggota kepolisian yang mengetahui kasus ini merasa kecewa dengan proses yang dianggap tidak transparan.

Sementara itu, perwira yang menjadi terlapor justru mendapat promosi ke jabatan strategis di lingkungan Polda Sumbar. Promosi ini terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan penghentian kasus. Publik kini mempertanyakan integritas proses promosi tersebut.

Fakta-Fakta Kunci

• Korban adalah anggota Polwan aktif di Polda Sumbar.
• Pelaku merupakan perwira menengah dengan jabatan tinggi.
• Bukti yang diserahkan meliputi rekaman suara dan tangkapan layar chat.
• Kasus dihentikan oleh Propam Polda Sumbar meski bukti tersedia.
• Pelaku kemudian menerima promosi jabatan segera setelah kasus ditutup.

Tuntutan Transparansi

Kejadian ini memicu desakan agar Polda Sumbar membuka kembali penyelidikan secara transparan. Aktivis hak perempuan dan pengamat kepolisian menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Mereka mendorong agar korban mendapatkan keadilan dan pelaku diproses secara hukum, tanpa intervensi jabatan.

Menurut pengamat, penghentian kasus dan promosi pelaku menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan internal. “Ini sangat mencederai rasa keadilan,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. Korban sendiri dikabarkan mengalami tekanan psikologis berat akibat kejadian ini.

Kasus ini mencoreng citra Polri di tengah upaya reformasi internal. Sejumlah kasus serupa sebelumnya juga mengemuka di berbagai daerah, menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme perlindungan bagi anggota Polwan. Hingga berita ini diturunkan, Polda Sumbar belum memberikan pernyataan resmi. Publik kini menunggu langkah konkret dari institusi kepolisian untuk menangani dugaan pelecehan internal ini.