Polri Tegaskan Komitmen Usut Tuntas Dugaan Korupsi Batu Bara, Libatkan PPATK dan BPK Demi Transparansi

Beritatercepat.com, Jakarta — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri memastikan akan mengusut secara transparan dan akuntabel kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Perkara yang tengah menjadi sorotan ini diperkirakan telah mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp 5 triliun.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigadir Jenderal Robertus Yohanes De Deo, dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar Polri pada Senin (6/7/2026). Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa penanganan perkara ini tidak akan setengah hati dan sepenuhnya berlandaskan pada kekuatan alat bukti yang terverifikasi.

"Kortas Tipikor Polri berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan alat bukti," ujar Brigjen Robertus di hadapan awak media.

Kortas Tipikor Polri berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan alat bukti.

Lebih lanjut, Brigjen Robertus memaparkan bahwa untuk memperkuat konstruksi hukum dan menjamin akurasi perhitungan dampak finansial negara, pihaknya tidak bekerja sendiri. Kortas Tipikor Polri secara aktif merangkul lembaga-lembaga strategis lainnya dalam proses investigasi yang sedang berjalan. Dua lembaga vital yang dilibatkan secara langsung dalam penelusuran perkara ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelibatan PPATK menjadi kunci dalam membongkar aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan transaksi pasokan batu bara ilegal tersebut. Tim penyidik akan menelusuri jejak digital transaksi keuangan dari para pihak yang diduga terlibat untuk mengungkap aset dan kemungkinan adanya praktik pencucian uang. Sementara itu, peran BPK sangat krusial untuk melakukan audit investigatif secara mendalam guna menghitung secara pasti total kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan prosedur tersebut. Sinergi tripartit antara Polri, PPATK, dan BPK ini diharapkan dapat menciptakan alat bukti yang solid serta mencegah celah hukum di persidangan nantinya.

Hingga saat ini, tim penyidik Kortas Tipikor Polri terus mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak. Meski belum merilis secara rinci identitas para tersangka, Brigjen Robertus mengisyaratkan bahwa penegakan hukum akan menjerat semua pihak yang terbukti bersalah, tanpa pandang bulu. Dugaan sementara, modus operandi dalam kasus ini melibatkan ketidaksesuaian antara pasokan batu bara yang dilaporkan dengan realisasi di lapangan, sehingga mengakibatkan pembayaran yang tidak wajar dan membebani keuangan negara.

Kasus ini mencuat di tengah upaya pemerintah memperkuat sektor energi nasional. Publik pun menaruh harapan besar agar pengusutan kasus mega korupsi ini dapat berjalan sesuai dengan asas transparansi yang telah dijanjikan, sekaligus menjadi preseden buruk bagi para pelaku kejahatan ekonomi di sektor sumber daya alam. Pihak berwenang menegaskan akan memberikan informasi perkembangan penanganan kasus secara berkala kepada publik sesuai dengan progres yang dicapai oleh tim gabungan.