Polri: Tak Ada Perlindungan bagi Personel Terjerat Jaringan Narkoba

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tidak akan memberi ruang impunitas bagi anggota yang terciduk terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Komitmen ini disampaikan sebagai respons atas kasus-kasus pelanggaran disiplin berat yang melibatkan oknum aparat.

Langkah tegas itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam sebuah konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/7), Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir menyatakan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal Polri sendiri. "Tidak akan ada toleransi. Siapa pun yang bermain api akan berhadapan dengan proses hukum dan sanksi institusi tanpa pengecualian," ujarnya.

Proses Hukum dan Kode Etik Paralel

Isir menjelaskan bahwa anggota yang ditangkap karena narkoba akan langsung menjalani dua jalur pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan pidana sesuai Undang-Undang Narkotika. Kedua, pemeriksaan disiplin internal yang dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. "Mekanisme ini sudah berjalan. Tidak ada intervensi yang bisa menghentikan sidang kode etik," tegasnya.

Polri juga mengakui bahwa beberapa kasus sebelumnya sempat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Isir menyebut pengawasan dari publik sebagai katalis perbaikan. "Kami terbuka. Setiap laporan akan ditindaklanjuti Bidpropam, termasuk yang viral di media sosial," katanya.

Data dan Pengawasan Internal

Berdasarkan data Divisi Propam Polri, sepanjang tahun 2026 saja lebih dari 30 personel Polri telah ditindak karena kasus narkoba. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Angka tersebut mencerminkan komitmen institusi untuk terlibat dalam upaya bersih-bersih internal.

Kadiv Humas menambahkan bahwa jajaran kepolisian kini memperketat pengawasan terhadap rekening pribadi dan gaya hidup personel. Tes urin mendadak juga kerap digelar di satuan-satuan yang dianggap rawan. "Kita tidak hanya menunggu laporan. Inspeksi mendadak dan audit investigasi adalah agenda rutin," katanya.

Lebih jauh, Polri meminta dukungan penuh dari elemen masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak mencurigakan yang melibatkan oknum. Kerja sama ini dianggap kunci untuk membongkar jaringan besar yang mungkin telah menyusup ke institusi. "Silakan laporkan. Identitas pelapor dijamin aman. Kami tidak akan pandang bulu, sekalipun yang dilaporkan adalah perwira tinggi," pungkas Isir.

Dengan pernyataan keras ini, Polri berharap dapat memutus mata rantai peredaran narkoba yang kerap mengotori nama institusi. Masyarakat diminta untuk terus mengawal proses transparansi ini sembari memberikan apresiasi terhadap personel yang telah bekerja profesional. "Zero tolerance menjadi harga mati," tutupnya.