Polri Serahkan Kesimpulan, Tegaskan Penyitaan Febrie Sesuai Prosedur

JAKARTA — Polri resmi menyerahkan kesimpulan dalam sidang praperadilan yang menguji sah tidaknya penyitaan terhadap sejumlah barang milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, pada Senin (24/8/2026). Langkah ini menjadi babak baru dalam pertarungan hukum antara korps Bhayangkara dan mantan pejabat tinggi kejaksaan yang kini terseret dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam kesimpulan yang dibacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Polri menegaskan bahwa seluruh upaya paksa yang dilakukan terhadap Febrie — mulai dari penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan — telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polri menegaskan seluruh proses dinyatakan sah secara formil dan materiil, dan pihaknya siap membuktikan hal itu di hadapan hakim tunggal yang memeriksa permohonan praperadilan tersebut.

Kronologi dan Substansi Permohonan Praperadilan

Praperadilan ini diajukan oleh Febrie Adriansyah yang keberatan atas penyitaan barang-barang miliknya yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri dalam rangka penyidikan dugaan TPPU. Sejumlah barang bukti elektronik hingga aset diduga disita dalam operasi yang berlangsung beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Febrie meminta majelis hakim menyatakan penyitaan tersebut tidak sah dan memerintahkan Polri mengembalikan barang-barang yang disita.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan adalah mekanisme bagi tersangka atau keluarga untuk menguji keabsahan tindakan penyidik. Objek praperadilan meliputi sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga memperluas objek praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka serta penggeledahan dan penyitaan.

"Kami telah menyerahkan kesimpulan secara lengkap. Polri berkeyakinan bahwa seluruh upaya paksa yang dilakukan terhadap Saudara Febrie Adriansyah telah sesuai prosedur hukum, dan hal itu akan kami buktikan dalam persidangan," demikian penegasan yang disampaikan tim Polri dalam sidang.

Dinamika Kasus TPPU yang Menyeret Mantan Jampidsus

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi di puncak penegakan hukum. Sebagai mantan Jampidsus, Febrie selama bertahun-tahun menangani berbagai perkara korupsi besar, termasuk penanganan kasus-kasus strategis di era reformasi birokrasi Kejaksaan. Keterlibatannya dalam pusaran kasus TPPU dinilai sejumlah pengamat sebagai ujian bagi independensi institusi penegak hukum dalam memproses kasus lintas institusi.

Aliran dana yang menjadi dasar penyidikan disebut-sebut melibatkan transaksi dalam jumlah besar yang polanya mencurigakan. Penyidik Bareskrim Polri dilaporkan telah memeriksa puluhan saksi dan menganalisis ribuan transaksi keuangan untuk menelusuri asal-usul dan tujuan pencucian dana tersebut. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset sebagai barang bukti dalam perkara yang terus berkembang ini.

Analisis: Pertarungan Yuridis dan Dampak Institusional

Gugatan praperadilan yang diajukan Febrie menempatkan dua institusi penegak hukum terkemuka pada posisi berhadapan. Di satu sisi, Polri berkepentingan mempertahankan keabsahan proses penyidikan yang telah berjalan. Di sisi lain, Febrie — yang kariernya di kejaksaan sangat panjang — memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur hukum pidana, termasuk celah-celah yang bisa diuji di pengadilan.

Para pengamat hukum menilai putusan praperadilan nantinya akan menjadi preseden penting. "Putusan hakim dalam perkara ini akan menjadi barometer sejauh mana pengawasan peradilan terhadap kerja penyidik berjalan efektif," ujar seorang pengamat hukum pidana yang mengikuti jalannya persidangan. Jika hakim mengabulkan permohonan Febrie, maka seluruh rangkaian upaya paksa bisa batal demi hukum dan barang-barang yang disita wajib dikembalikan. Sebaliknya, jika ditolak, penyidikan TPPU dapat berlanjut tanpa hambatan.

Objek Praperadilan dalam KUHAP

Dalam perkara ini, objek yang diuji adalah sah tidaknya penyitaan sebagaimana perluasan objek praperadilan tersebut. Karena itu, putusan hakim nantinya tidak hanya menentukan nasib barang-barang milik Febrie, tetapi juga menjadi tolok ukur disiplin prosedural penyidik dalam melakukan upaya paksa.

Jadwal Sidang dan Langkah Selanjutnya

Setelah penyerahan kesimpulan, rangkaian persidangan tinggal menunggu putusan. Hakim tunggal akan mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan para pihak, dan kesimpulan sebelum menjatuhkan keputusan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan membacakan putusan dalam waktu dekat, sesuai tenggat yang diatur dalam KUHAP di mana praperadilan harus diputus maksimal 7 hari setelah permohonan diterima, dengan masa pemeriksaan paling lama 14 hari.

• Sidang praperadilan beragendakan pembacaan kesimpulan dari pihak termohon (Polri).
• Febrie Adriansyah didampingi kuasa hukumnya menghadiri jalannya persidangan.
• Putusan hakim akan menentukan nasib penyitaan barang milik tersangka.

Terlepas dari hasil putusan nanti, kasus ini mengingatkan publik bahwa mekanisme praperadilan adalah instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan penyidik dan perlindungan hak-hak warga negara. Publik kini menanti sikap hakim dalam menjawab dua pertanyaan besar: apakah upaya paksa Polri benar-benar sesuai prosedur, dan apakah proses hukum terhadap Febrie akan berlanjut hingga tahap penuntutan.