Polemik 'Londo Ireng' Memanas, Komdigi Beri Respons Tegas

JAKARTA, DETIK INI JUGA – Gelombang kemarahan publik meletus beberapa menit lalu setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memakai istilah ‘Londo Ireng’ untuk menyindir lembaga swadaya masyarakat dan jurnalis. Kecaman keras langsung mengalir deras. Dalam situasi yang semakin panas, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya angkat bicara.

FAKTA KUNCI LEDAKAN KONTROVERSI

• Pemicu: Presiden diduga menyebut LSM dan media sebagai ‘Londo Ireng’ – julukan kolonial yang berarti orang asing berambut hitam – dalam acara internal yang bocor ke publik.
• Reaksi Kilat: Aliansi Jurnalis Independen, LBH Pers, dan puluhan LSM langsung mengeluarkan pernyataan sikap dalam waktu kurang dari tiga jam.
• Klaim Bahaya: Para pengkritik menilai istilah itu bentuk delegitimasi dan ancaman terhadap kebebasan pers dan ruang sipil.
• Pernyataan Komdigi: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik memberikan konfirmasi resmi bahwa pihaknya tidak akan melakukan pembungkaman terhadap suara kritis.

DETIK-DETIK ESKALASI KRITIK

Rekaman pernyataan yang menyebut ‘Londo Ireng’ menyebar cepat di platform pesan instan. Saksi mata digital melaporkan, trending topic #LondoIreng langsung mencuat ke puncak dalam waktu kurang dari satu jam. Warganet tidak hanya mengutuk diksi tersebut, tetapi juga meminta klarifikasi langsung dari Istana.

Mantan Wakil Ketua KPK, yang enggan disebut nama, turut mengecam. Ia menyebut diksi itu berbahaya karena menghidupkan kembali sentimen xenofobia dan anti-kritik. Sementara itu, seorang jurnalis senior yang hadir dalam diskusi terbatas mengatakan suasana di ruangan saat istilah itu dilontarkan sangat mencekam.

KOMDIGI BUKA SUARA: SIAGA JAGA NETRALITAS

Dalam konferensi pers darurat yang digelar malam ini, Komdigi menegaskan posisinya. Juru bicara Komdigi, yang dikonfirmasi Beritatercepat melalui sambungan video, menolak anggapan bahwa pemerintah akan menggunakan momen ini untuk memperketat sensor. “Kami justru dalam posisi siaga menjaga ekosistem informasi tetap sehat dan netral. Tidak ada instruksi pembatasan terhadap media atau LSM,” tegasnya.

Namun, pernyataan itu belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Digital mendesak Komdigi untuk membuktikan komitmennya dengan mencabut sejumlah aturan turunan yang dinilai kerap digunakan untuk membungkam kritik. Mereka juga menuntut permintaan maaf terbuka dari Istana.

PERKEMBANGAN TERBARU

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan langsung dari Presiden Prabowo. Sumber internal mengonfirmasi bahwa Istana sedang dalam proses menyusun tanggapan. Sementara itu, aksi solidaritas jurnalis dan aktivis direncanakan berlangsung di depan Gedung Dewan Pers dalam 24 jam ke depan. Situasi masih bergerak sangat cepat. Tim Beritatercepat terus memantau perkembangan di lapangan.