PKS Desak Polri-Kejagung Tetap Kompak Usut Kasus Febrie Adriansyah
JAKARTA, DETIK INI JUGA — Tekanan dari parlemen semakin menguat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR secara resmi mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagu...
JAKARTA, DETIK INI JUGA — Tekanan dari parlemen semakin menguat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR secara resmi mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga kekompakan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda, Febrie Adriansyah. Seruan ini disampaikan di tengah upaya pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan di DPR.
Tidak ada toleransi untuk friksi antar institusi. PKS menegaskan bahwa sinergi antara dua lembaga penegak hukum itu menjadi syarat mutlak agar kasus ini tidak menggantung. “Jika ada celah ketidakkompakan, publik akan menuding ada permainan,” tegas perwakilan Fraksi PKS.
Dewan Siapkan Panja Khusus
Langkah cepat diambil. DPR, melalui inisiatif sejumlah fraksi, termasuk PKS, dikabarkan akan segera membentuk Panja untuk mengawasi proses hukum kasus tersebut. Pembentukan Panja ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan mencegah intervensi dari pihak manapun.
Febrie Adriansyah, yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, kini dalam sorotan. Dugaan korupsi yang melilitnya telah memasuki fase krusial. Polri dan Kejagung sama-sama berwenang, namun koordinasi kadang diuji.
Fraksi PKS meminta kedua institusi untuk tidak adu kekuatan. “Kejagung dan Polri harus duduk bersama. Jangan sampai ego sektoral menutupi substansi penegakan hukum,” demikian isi dorongan yang disuarakan.
Profesionalitas Tak Boleh Luntur
Asas profesionalitas menjadi penekanan berikutnya. PKS mengingatkan bahwa penanganan kasus oleh aparat harus steril dari bau kepentingan politik atau tekanan eksternal. Pengawasan publik melalui Panja diharapkan menjadi kontrol yang efektif.
Masyarakat menanti hasil nyata. Kasus ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut marwah institusi penegak hukum itu sendiri. Kegagalan kompak akan menjadi preseden buruk bagi kepercayaan publik.
Langkah-langkah prosedural terus bergulir. Polri dan Kejagung belum memberikan tanggapan resmi atas desakan ini, namun situasi tetap dipantau dengan intens oleh DPR. Fraksi PKS menyatakan akan terus mengawal dan memastikan bahwa tidak ada upaya pembiaran.
Data kunci: Nama Febrie Adriansyah mencuat setelah ditemukan aliran dana mencurigakan saat ia menjabat. Kerugian negara diduga signifikan.
Juru Bicara Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa partainya siap mengawal proses hukum ini hingga tuntas. “Kami tidak akan tinggal diam jika ada indikasi pengaburan fakta,” ujarnya di Gedung DPR.
Panja dijadwalkan akan memulai kerja pengawasan dalam waktu dekat. Daftar nama anggota tengah difinalisasi. Publik berharap kehadiran Panja mampu mengurai kebuntuan dan memaksa transparansi dari penyidik.
UPDATE: Hingga berita ini diturunkan, kepolisian dan kejaksaan masih enggan berkomentar. Suasana di parlemen terpantau memanas. Perkembangan akan terus dikabarkan.
Baca juga:
Comments (0)