KPK: Bupati Sukoharjo Ancam Mutasi Bawahan yang Tak Setor Duit

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar siasat ganda Bupati Sukoharjo dalam menjalankan mesin gratifikasinya. Selain menyalahgunakan penerbitan surat keputusan (SK) jabatan sebagai alat pemerasan, ia secara sistematis meneror anak buahnya dengan ancaman mutasi—siapa yang tak menyetor, siap-siap dibuang ke pos tak berguna.

Taktik Ganda Sang Bupati

Hasil pemeriksaan intensif KPK terhadap sejumlah saksi dan barang bukti yang disita mengonfirmasi modus yang sudah berjalan bertahun-tahun. Setiap pejabat yang menduduki posisi strategis, mulai dari eselon II hingga IV, diwajibkan memberikan sejumlah uang sebagai "biaya administrasi" yang tidak resmi. Penyetoran ini dikemas sebagai komitmen fee yang besarnya disesuaikan dengan gengsi jabatan.

Direktur Penyidikan KPK menyatakan bahwa Bupati tidak bekerja sendiri. Ia memanfaatkan orang kepercayaannya di Badan Kepegawaian untuk memetakan siapa yang potensial digali dan siapa yang berani membangkang. "Yang menarik, tersangka tidak hanya menargetkan jabatan baru tetapi juga mempertahankan jabatan lama. Setiap tahun ada istilah perpanjangan kontrak politik dengan cara bayar," ujar sumber internal KPK saat dihubungi Beritatercepat, Senin dini hari.

Ancaman Mutasi Jadi Mesin Uang

Puncak kebrutalan skema ini adalah mekanisme hukuman bagi yang menolak menyetor. Bupati mengultimatum akan memindahkan mereka ke unit kerja yang minim tunjangan dan jauh dari pusat kekuasaan. Mutasi paksa ini bukan sekadar ancaman lisan—beberapa surat pemindahan sudah disiapkan dan tinggal diteken begitu target tak kunjung menyetor sesuai angka yang dipatok.

Seorang pegawai yang enggan disebutkan identitasnya mengaku dimutasi mendadak ke kecamatan perbatasan setelah menolak permintaan uang senilai Rp150 juta. "Saya dianggap tidak loyal. Padahal sebelumnya saya sudah bekerja belasan tahun tanpa catatan buruk. Tiba-tiba disuruh pindah, jelas ini hukuman karena tidak mau ikut permainan," tuturnya ketika ditemui di sela-sela pemeriksaan.

• Rp200–500 juta: Kisaran setoran untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
• Rp50–100 juta: Tarif promosi eselon III yang paling sering diperjualbelikan.
• Mutasi: Hukuman administratif bagi penolak—dipindahkan ke daerah minus anggaran.

Operasi Tangkap Tangan dan Barang Bukti

Tim penindakan KPK mengamankan Bupati beserta sejumlah bawahannya dalam operasi senyap yang digelar di rumah dinas dan sebuah hotel berbintang. Dari lokasi, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan dolar Singapura, puluhan dokumen SK yang baru diteken, serta catatan-catatan bertuliskan inisial dan nominal yang diduga sebagai daftar setoran bulanan.

"Saat ini kami sedang mendalami kemungkinan bahwa ancaman mutasi ini adalah bagian dari budaya korupsi yang sudah mengakar. Tidak menutup kemungkinan tersangka sejak awal menjabat menjadikan birokrasi sebagai ladang pemerasan terstruktur," tegas Juru Bicara KPK dalam konferensi pers yang digelar kurang dari tiga jam lalu.

Lembaga antirasuah kini juga membidik pihak swasta yang diduga ikut menikmati proyek-proyek yang dimenangkan melalui jalur setoran jabatan ini. Penyidik masih menghitung total kerugian negara yang ditimbulkan oleh jaringan yang memanfaatkan SK dan ancaman mutasi sebagai senjata dagang kekuasaan.

Baca juga:

• Ole Romeny Resmi Dipinjam Fortuna Sittard, Siap Jadi Mesin Gol Eredivisie
• Komisi III Minta Aparat Kejar Semua Aset Eks Jampidsus